Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji Pejabat hingga Anggota DPR

JAKARTA – Wacana pemotongan gaji pejabat negara, dari level menteri hingga anggota DPR, kini sedang digodok serius oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai menghadiri sebuah rapat di Kementerian Pertahanan, Selasa lalu.

"Sedang kami detailkan kajiannya," ujar Prasetyo.

Rencana penghematan ini bukan datang tiba-tiba. Ini merupakan respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Situasi global, terutama dampak konflik di Timur Tengah, disebut-sebut jadi pemicunya. Pemerintah merasa perlu mengambil langkah antisipatif.

Namun begitu, Prasetyo menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dikaji tidak hanya soal gaji. Ada berbagai skema lain yang sedang dipertimbangkan untuk diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga negara. Intinya, penghematan harus dilakukan secara menyeluruh.

Di sisi lain, terkait isu yang sempat beredar, Prasetyo meyakinkan publik soal pasokan energi. Menurutnya, stok BBM di dalam negeri masih dalam kondisi aman. Pemerintah bersama Pertamina dan kementerian terkait terus memantau ketersediaannya.

“Dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir karena stok aman,” jelasnya.

“Mekanisme cadangan itu bersifat dinamis, ketika berkurang akan segera diisi kembali,” tambah Prasetyo.

Meski pasokan diklaim terjaga, situasi dunia yang tidak menentu ini justru dijadikan momentum. Momentum untuk belajar berhemat. “Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih mengefisienkan penggunaan anggaran,” ucapnya. Presiden menginginkan pemerintah jadi contoh teladan dalam hal ini.

Efisiensi anggaran dan operasional menjadi kata kuncinya. Prasetyo menegaskan, arahan Presiden harus dimaknai sebagai sebuah dorongan kolektif.

“Imbauan Bapak Presiden harus dimaknai sebagai dorongan bagi kita semua, dimulai dari pemerintah, kementerian, dan lembaga,” pungkasnya.

Langkah konkretnya bisa beragam. Misalnya, dengan mendorong migrasi ke transportasi publik atau membatasi pemakaian kendaraan dinas. Semuanya masih dalam kajian. Tapi yang jelas, gelombang efisiensi sepertinya akan segera menyentuh jantung birokrasi.