Sarmuji: Tolak Parliamentary Threshold, Ancam Sistem Presidensial

“Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis.”

Di sisi lain, sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, Sarmuji mengingatkan soal konsistensi. Pembangunan sistem politik Indonesia, termasuk soal kepartaian, harusnya berjalan beriringan dengan desain dasar pemerintahan. Tidak boleh sendiri-sendiri.

“Kita mesti konsisten,” tekan Sarmuji.

“Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, harus sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana.”

Tanpa penyederhanaan, gambaran ke depannya suram. Sistem presidensial akan terus dibayangi persoalan fragmentasi politik. Akibatnya bisa ditebak: pemerintahan menjadi kurang efektif dan pengambilan keputusan strategis tersendat-sendat.

“Presidensialisme tidak akan pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian yang terlalu terfragmentasi,” tandasnya dengan nada prihatin.

“Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu.”

Karena itulah, Partai Golkar lewat Sarmuji menyatakan komitmennya. Mereka akan terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang mereka sebut rasional dan konstitusional. Tujuannya satu: penguatan tata kelola pemerintahan untuk kepentingan bangsa.