"Jadi korbannya bukan cuma PT WP. Ada beberapa wajib pajak lainnya. Itu semua kami rangkul sebagai bagian dari tindak pidana terpisah," sambungnya.
Sebelumnya, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Di pucuk pimpinan ada Dwi Budi, sang Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Lalu, Agus Syaifudin yang menjabat Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi di kantor yang sama.
Tak ketinggalan, Askob Bahtiar dari Tim Penilai. Dari luar kantor pajak, ada Abdul Kadim Sahbudin, seorang konsultan pajak, dan Edy Yulianto dari internal PT WP selaku wajib pajak.
Kelima orang ini disebut nekat menekan tagihan pajak PT WP dari angka fantastis, Rp75 miliar, menjadi hanya Rp15,7 miliar. Gila, kan? Bahkan, oknum petugas pajaknya sendiri konon meminta fee atas jasa pengurangan itu sekitar Rp8 miliar.
Kasus ini membuka borok lain. Praktik suap dan mark-up di sektor perpajakan ternyata masih hidup, dilakukan berulang, dan melibatkan banyak pihak. Entah berapa lagi kerugian negara yang belum terungkap.
Artikel Terkait
BSI dan Antam Perluas Kerja Sama, Bangun Ekosistem Emas Terintegrasi
Imigrasi Perketat Pengawasan Perusahaan Tambang dan PMA Soal TKA Ilegal
Anwar Usman Bantah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Khususkan Jalan Gibran
Putin Sambut Prabowo di Kremlin, Tekankan Kemitraan Strategis Indonesia-Rusia