Departemen Keuangan Siap Ganti Rugi Tarif Trump, Tapi Prosesnya Bisa Tahan Bertahun-tahun

Departemen Keuangan AS yakin punya uang yang cukup untuk mengembalikan tarif kepada para importir. Klaim ini muncul menunggu keputusan Mahkamah Agung soal sah atau tidaknya kebijakan darurat era Trump dulu. Scott Bessent, sang Menteri Keuangan, bilang dana kas pemerintah lebih dari cukup buat urusan itu.

Tapi jangan bayangkan uangnya cair sekaligus. Bessent mengaku, proses pengembaliannya bakal bertahap. Bisa makan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih dari setahun. “Kita tidak berbicara tentang uang yang keluar sekaligus dalam satu hari,” katanya.

Dalam wawancara dengan Reuters, Bessent sebenarnya meragukan Mahkamah Agung akan memutuskan melawan kebijakan Trump. Namun begitu, kalau pun itu terjadi, dia justru melihatnya sebagai keuntungan besar bagi korporasi. Pasalnya, banyak perusahaan itu sudah membebankan kenaikan biaya ke konsumen.

"Ini tidak akan menjadi masalah jika memang harus dilakukan. Tapi saya bisa katakan, jika itu terjadi yang menurut saya tidak akan ini hanyalah sia-sia bagi korporasi. Costco, yang menggugat pemerintah AS, apakah mereka akan mengembalikan uang itu kepada para pelanggannya?"

Dia juga membantah keras anggapan bahwa tarif Trump memicu inflasi. Menurutnya, perusahaan-perusahaan pada umumnya tidak meneruskan beban tarif ke konsumen. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil, hampir tidak berarti.

Di sisi lain, soal besaran dana yang harus dikembalikan pun jadi perdebatan. Perhitungan Reuters menyebut total tarif yang dipungut hingga pertengahan Desember lalu sekitar USD133,5 miliar, dan kini mungkin mendekati USD150 miliar. Bessent membantah angka ini. Dia bilang, banyak pendapatan tarif yang dipungut dengan dasar hukum lain, meski tak memberikan rincian spesifik untuk tarif berbasis IEEPA yang digugat.

Yang jelas, posisi kas pemerintah terlihat kuat. Per Kamis lalu, kas mereka hampir USD774 miliar. Proyeksi sampai akhir Maret 2026 malah diperkirakan membengkak sampai USD850 miliar. Belum lagi defisit anggaran 2025 yang diprediksi turun drastis, sekitar USD300–400 miliar dibanding tahun sebelumnya. Ini memberi ruang napas yang lumayan.

Meski ada jaminan dana dari pemerintah, para importir sendiri masih ragu. Mereka khawatir tak akan pernah melihat uang mereka kembali, bahkan jika Mahkamah Agung memenangkan mereka. Keputusan pengadilan nanti pun kemungkinan tidak hitam-putih, tapi penuh pengecualian yang justru bisa mempersulit proses pengembalian dana.

Jadi, semuanya sekarang tergantung pada sembilan hakim di Mahkamah Agung. Sementara itu, pemerintah bersiap dengan kasnya, dan para importir hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas.