Kemendagri Dorong Analis Kebijakan Papua Jadi Think Tank Berbasis Data

Di Papua, komitmen untuk mengubah cara pemerintah daerah bekerja kembali ditegaskan. Kali ini, fokusnya ada pada para analis kebijakan. Mereka didorong untuk jadi pemikir strategis, atau "think tank", yang memastikan setiap keputusan lahir dari data yang solid. Bukan cuma dari kira-kira atau intuisi belaka.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam sebuah lokakarya di Papua, Rabu lalu. Menurutnya, zaman sudah berubah. Pemerintah daerah tak bisa lagi bertahan dengan kebijakan-kebijakan usang yang sudah kehilangan relevansinya.

"Analis kebijakan memastikan setiap rekomendasi didukung data, analisis ilmiah, dan proyeksi dampak," kata Yusharto.

Ia menambahkan, "Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan strategis."

Nah, untuk mendukung peran krusial ini, BSKDN punya seperangkat alat ukur. Tujuannya jelas: mendapatkan data primer yang objektif sebagai landasan kebijakan. Beberapa instrumen yang disiapkan antara lain Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, hingga Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Data dari sini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih akuntabel.