Kemendagri Dorong Analis Kebijakan Papua Jadi Think Tank Berbasis Data

Di Papua, komitmen untuk mengubah cara pemerintah daerah bekerja kembali ditegaskan. Kali ini, fokusnya ada pada para analis kebijakan. Mereka didorong untuk jadi pemikir strategis, atau "think tank", yang memastikan setiap keputusan lahir dari data yang solid. Bukan cuma dari kira-kira atau intuisi belaka.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, dalam sebuah lokakarya di Papua, Rabu lalu. Menurutnya, zaman sudah berubah. Pemerintah daerah tak bisa lagi bertahan dengan kebijakan-kebijakan usang yang sudah kehilangan relevansinya.

"Analis kebijakan memastikan setiap rekomendasi didukung data, analisis ilmiah, dan proyeksi dampak," kata Yusharto.

Ia menambahkan, "Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan dan strategis."

Nah, untuk mendukung peran krusial ini, BSKDN punya seperangkat alat ukur. Tujuannya jelas: mendapatkan data primer yang objektif sebagai landasan kebijakan. Beberapa instrumen yang disiapkan antara lain Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, hingga Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Data dari sini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih akuntabel.

Inisiatif penguatan kapasitas para analis ini bukanlah langkah kecil. Ini adalah bagian dari agenda reformasi birokrasi yang lebih besar, yang ingin menuju standar kelas dunia. BSKDN, bersama LAN, melakukan pembinaan secara sistematis. Kerangka hukumnya sudah ada, merujuk pada UU ASN terbaru.

"Pembinaan analis kebijakan akan dilakukan secara berkelanjutan," ujar Yusharto.

Ia menjelaskan lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan tentu saja, berbasis pengetahuan.

Di sisi lain, kolaborasi dengan program seperti SKALA juga digeber. Sinergi ini diharapkan bisa mempercepat dampak. Optimisme pun muncul. Dengan menguatkan "think tank" di daerah, terutama di wilayah seperti Papua, peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Harapannya, langkah ini bisa jadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih nyata.