Dino Patti Djalal Beri Lima Rekomendasi ke Prabowo untuk Kurangi Perjalanan ke Luar Negeri Demi Efisiensi Anggaran

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menyampaikan lima rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri secara signifikan, demi efisiensi anggaran dan efektivitas kerja pemerintahan. Usulan tersebut mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang memaparkan rincian biaya perjalanan presiden serta capaian diplomasi yang telah diraih.

Melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu (30/5), Dino mengemukakan pandangannya terkait kebiasaan bepergian Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa sejak dilantik, Prabowo menjadi kepala negara dengan frekuensi perjalanan ke luar negeri tertinggi di dunia, sebuah kondisi yang dinilainya tidak lazim dan memerlukan evaluasi.

“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran. Sangat tidak mungkin dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya,” ujar Dino.

Menurut Dino, setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri menyerap anggaran yang tidak sedikit. Biaya tersebut mencakup rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan, uang harian delegasi, serta berbagai pos pengeluaran lainnya. Ia memperkirakan satu perjalanan dapat menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Sebagai langkah pertama, Dino menyarankan agar komunikasi dengan pemimpin dunia lebih banyak dilakukan melalui panggilan video, Zoom, atau telepon. Menurut pengalamannya, inti pertemuan bilateral hanya berlangsung sekitar satu hingga dua jam, sementara sisanya diisi dengan acara seremonial yang tidak selalu esensial.

“Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Aksi penghematan melalui Zoom call ini dapat menjawab persepsi masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan,” kata Dino.

Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah 17 kali menelepon Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa satu pun pertemuan bilateral, meskipun Amerika merupakan mitra dagang terbesar Meksiko. Dalam kunjungan kerja ke Spanyol, Sheinbaum bahkan terbang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi sebagai bentuk keteladanan.

Kedua, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan kehadiran dalam forum internasional untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan kepala negara lain yang juga hadir. Ia menyebut contoh ketika Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu bertemu Prabowo saat sidang PBB di New York, namun tidak mendapat respons. Hal serupa juga terjadi dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, ketika seorang kepala pemerintahan negara ASEAN mengajukan pertemuan bilateral yang juga tidak ditanggapi.

Dino mengusulkan penerapan formula 1 plus 8, di mana dalam setiap forum internasional, Presiden dapat menerima atau bertemu setidaknya dengan delapan kepala negara lain yang hadir.

Ketiga, Dino berharap kunjungan internasional Presiden dapat dilakukan secara profesional dan terencana. Ia menilai ada sejumlah perjalanan yang terkesan spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, ia meminta agar rencana kunjungan diumumkan setidaknya satu bulan atau seminggu sebelum keberangkatan.

“Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari H. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia saat bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat. Perlukah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” ujar Dino.

Keempat, Dino menganjurkan agar dalam satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di dalam negeri ketimbang bepergian ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang jauh lebih sering menerima kunjungan pemimpin asing di Beijing.

Kelima, Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat ditangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurutnya, perjalanan menteri luar negeri yang hanya didampingi tiga staf akan jauh lebih hemat dibandingkan perjalanan presiden.

“Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hasan Wirayuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” pungkas Dino.