Bambu Indonesia: Peringkat Ketiga Dunia, Tapi Masih Terseok di Lini Produksi

Tapi ada kesenjangan yang mencolok. Permintaan ekspor untuk lantai kontainer bambu, contohnya, mencapai 1.500 meter kubik per bulan. Sayangnya, kapasitas produksi dalam negeri baru sanggup memenuhi sekitar 30 meter kubik saja. “Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” ungkap Putu.

Di sisi lain, pasar domestik juga tak kalah panas. Pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, atau Labuan Bajo mendongkrak permintaan. Bangunan berbasis bambu bahkan punya nilai ekonomi yang menggiurkan harganya bisa tembus Rp12 juta per meter persegi. Yang lebih menarik, investasinya dinilai lebih efisien. Break Even Point-nya cuma sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat ketimbang konstruksi beton yang butuh 6-7 tahun.

Masalahnya, semua potensi itu terbentur pada keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas. Untuk menjawabnya, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB). Program pelatihan berbasis kompetensi ini fokus pada pengolahan dari hulu hingga pascapanen, agar bambu benar-benar siap dipakai industri.

Pilot project AKB sudah jalan tahun lalu di Bali, dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori. Targetnya jelas: menghasilkan tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Nantinya, silabus dari AKB ini akan jadi dasar untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di sektor bambu.

Ekosistem yang mulai terbentuk di beberapa daerah juga jadi perhatian. Daerah seperti Bangli, dengan ketersediaan bahan baku dan sentra IKM-nya, berpotensi dikembangkan jadi pusat logistik bambu. Yogyakarta punya cerita serupa, di mana kolaborasi riset, komunitas, dan industri sudah berjalan.

Dengan penguatan di berbagai lini ini SDM, standardisasi, ekosistem Kemenperin optimis industri bambu nasional bisa naik kelas. Tak cuma berdaya saing global, tapi juga jadi penopang pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan kita ke depan.