Pemanfaatan KBLI ini nantinya akan merambah ke banyak sektor. Di bidang keuangan, misalnya, klasifikasi ini akan dipakai untuk laporan perbankan dan taksonomi keuangan berkelanjutan. Untuk urusan industri, KBLI 2025 bakal jadi tulang punggung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yang mempermudah pemantauan perkembangan sektor. Dan yang paling langsung dirasakan pelaku usaha: klasifikasi ini menjadi acuan utama dalam sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
"Tidak berhenti di situ," kata Amalia.
"KBLI 2025 juga akan jadi acuan utama untuk berbagai kegiatan statistik. Implementasinya akan terlihat dalam Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register, dan tentu saja statistik resmi negara lainnya di BPS."
Penyusunan KBLI 2025 tidak dilakukan secara tertutup. BPS mengaku menerima tidak kurang dari 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga selama proses penyusunan. Mereka juga mengacu pada standar internasional, yaitu International Standard Industrial Classification (ISIC) Revisi 5, yang baru saja direkomendasikan PBB Maret lalu. Standar yang sama juga telah diadopsi oleh Uni Eropa dan Singapura.
Pembaruan berkala setiap lima tahun ini memang sebuah keharusan. Tujuannya agar klasifikasi kita tetap relevan, responsif, dan selaras dengan pembaruan klasifikasi internasional lainnya. Dunia tidak berhenti bergerak, dan cara kita mengkategorikan aktivitas ekonomi di dalamnya pun harus mengikuti.
Artikel Terkait
BI Resmi Gabung Proyek Nexus, Genjot Pembayaran Lintas Negara
Mafirion Desak Pengungkapan Pelaku Lain di Balik Penganiayaan Nenek Saudah
KAI Catat Angkutan Barang Non-Batubara Tembus 983 Ribu Ton di Awal 2026
Ivar Jenner Resmi Bebas dari FC Utrecht, Kini Incar Klub Indonesia