Romo Magnis: Pancasila Terancam di Bawah Bayang-Bayang Otoritarianisme Baru

Pancasila di Tengah Bayang-Bayang Kekuasaan: Sebuah Kuliah Umum yang Menggelitik Pikiran

Suasana di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan pada Selasa (17/12/2025) terasa berbeda. Ruang itu dipadati peserta yang antusias menyimak sebuah kuliah umum bertajuk cukup berat: “Filsafat dan Etika Pancasila dalam Bayang-Bayang Rezim Otoritarianisme”. Acara ini digelar atas kerja sama Institut Marhaenisme 27 dengan pengurus daerah GMNI setempat.

Narasumbernya bukan sembarang orang. Filsuf yang sudah tak asing lagi, Romo Franz Magnis-Suseno, S.J., hadir untuk berbagi pandangannya. Rauf, sang Ketua DPC GMNI Jaksel, membuka acara dengan harapan besar. Ia berharap Romo Magnis bisa membedah kondisi bangsa terkini lewat lensa Pancasila, terutama dalam menghadapi potensi kembalinya rezim tiran. Diskusi kali ini dipandu oleh Fajar Martha, seorang penulis.

Sebelum masuk ke materi inti, Dendy Se selaku Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27 memberikan pengantar yang cukup menusuk. Ia bicara soal krisis etika dan integritas yang melanda para pemangku kebijakan saat ini.

“Dinamika politik nasional saat ini menunjukkan gejala mengkhawatirkan, mulai dari melemahnya etika demokrasi hingga bayang-bayang kembalinya Orde Baru dalam wajah baru di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran,” ujar Dendy.

Menurutnya, demokrasi kita terjebak pada prosedur belaka dan kehilangan roh etisnya. Melalui diskusi ini, Dendy berharap ada pemahaman baru yang bisa digali dari Romo Magnis, seorang tokoh yang dikenal konsisten membela kemanusiaan.

Moderator, MURIANETWORK.COM Martha, juga tak kalah vokal. Ia menyoroti demokrasi Indonesia yang kian kehilangan substansi. Hilangnya oposisi yang efektif, menguatnya otoritarianisme lewat jalur hukum, serta konflik-konflik agraria dari Pancoran hingga Wadas disebutnya sebagai indikator kemunduran. Fajar lalu mengajak berefleksi, bagaimana sebenarnya memaknai Pancasila di era teknologi dan konsumerisme yang mengubah kesadaran anak muda sekarang.

Pancasila Bukan Ideologi Kaku

Romo Magnis kemudian memaparkan tiga gagasan pokok. Pertama, soal urgensi Pancasila bagi Indonesia. Kedua, keterkaitan erat antara HAM, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketiga, mengapa capaian Reformasi terasa terus digerogoti.

Ditegaskannya, Pancasila jangan sampai dipahami sebagai ideologi sempit yang bersifat totaliter. Mengutip Marx, Romo Magnis mengingatkan bahwa ideologi bisa jadi ‘keyakinan palsu’ yang memaksakan satu cara hidup. Pancasila justru berbeda. Ia adalah cita-cita, nilai, dan etika politik yang justru merawat kebebasan dan keberagaman.

“Ini bukti kejeniusan Soekarno,” katanya. Dalam sidang BPUPKI 1945 silam, Bung Karno berhasil merumuskan lima sila sebagai jawaban atas tantangan bangsa yang majemuk. Kelima sila itu, menurut Romo Magnis, berakar pada budaya Indonesia namun selaras dengan prinsip modern seperti HAM dan demokrasi. Bahkan, empat sila di antaranya sejalan dengan Deklarasi Universal HAM. Sila Persatuan Indonesia mencerminkan kesadaran modern tentang negara-bangsa.

Dia sempat menyinggung soal polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Itu perlu dibaca kritis, katanya, terutama jika mengingat perlakuan rezim Orba terhadap Soekarno di masa tuanya.

Kekhawatiran akan Demokrasi yang Membusuk

Bicara soal Reformasi, Romo Magnis menyatakan kekhawatiran yang mendalam. Pemberantasan KKN dinilainya gagal. Indonesia sekarang bergerak ke arah oligarki, di mana segelintir elite mengendalikan segalanya. Bencana ekologis, seperti di Sumatra, adalah buah dari kerakusan oligarki ini dan budaya korupsi yang menggerogoti tubuh negara.

Persoalan lain? Biaya politik yang mahal, delegitimasi DPR, dan absennya partai yang benar-benar mewakili buruh, petani, dan rakyat kecil.

“Partai-partai kita adalah partai dinasti. Kita memilih tokoh, bukan gagasan,” tegas Romo Magnis.

Larangan terhadap komunisme, lanjutnya, jangan disamakan dengan pelarangan politik kiri yang memperjuangkan keadilan sosial. Justru otoritarianisme itulah pintu masuk korupsi dan kemunduran. Negara otoriter akan mengalihkan tujuannya dari memajukan rakyat menjadi melayani penguasa.

Debat yang Menghangat

Sesi tanya jawab berlangsung dinamis. Beberapa penanya menyoroti ketimpangan pembangunan di luar Jawa, hilangnya politik kiri, dan relevansi TAP MPR 1966 yang melarang Marxisme-Leninisme. Muncul juga pandangan bahwa Pancasila seharusnya diposisikan sebagai philosophische grondslag (dasar filosofis), bukan ideologi negara.

Menanggapi ini, Romo Magnis membedakan dengan jelas antara Marxisme, Marxisme-Leninisme, dan Marhaenisme. Analisis Marx tentang kapitalisme masih relevan, tapi Marxisme-Leninisme dengan partai revolusionernya justru melahirkan otoritarianisme yang runtuh pada 1991. Bagi Soekarno, Marhaen adalah rakyat kecil tertindas, dan kondisi Indonesia tak bisa disamakan dengan Eropa.

Soal Papua, Romo Magnis menekankan satu kata kunci: mendengar. “Pendekatan pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi intensitas militer,” ujarnya. Penyelesaian dengan mengandalkan kekuatan negara semata jelas ditolaknya.

Acara ditutup dengan sebuah refleksi bersama. Ancaman otoritarianisme bukan cuma soal siapa yang berkuasa. Ia juga adalah cermin kegagalan kolektif kita dalam merawat etika politik, demokrasi yang substantif, dan keberpihakan pada keadilan sosial. Nilai-nilai yang sejatinya adalah jiwa dari Pancasila itu sendiri.