IKN Pacu Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif, Target 2027 Tuntas

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akhirnya menggeber tahap kedua pembangunan IKN. Fokusnya kali ini? Kompleks perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Target penyelesaiannya di 2027, sebuah langkah krusial menuju target utama: Nusantara harus siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan hal itu. Semua pekerjaan, kata dia, bermuara pada satu tujuan sesuai amanat Perpres.

"Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi," tegas Bimo dalam pernyataan resminya, Jumat (19/12/2025).

Ia menambahkan, seluruh laporan harus jelas. Kehadiran dilakukan secara digital, sementara tenaga ahli dan pendukung wajib berada di lokasi proyek. Tidak ada kompromi.

Untuk proyek jalan di kawasan legislatif, OIKN mengerahkan 28 personel. Mereka akan bekerja dari Desember 2025 hingga Oktober 2027 lewat kerja sama operasi (KSO) yang melibatkan PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan.

Sedangkan untuk kawasan yudikatif, ada 23 personel yang terlibat. Masa kerjanya sedikit lebih panjang, dari Desember 2025 sampai Desember 2027, dengan KSO PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult.

Namun begitu, dua proyek besar itu bukan satu-satunya. Menurut Adi, masih ada empat paket pekerjaan supervisi infrastruktur strategis lainnya yang juga digarap.

Misalnya, pembangunan jalan kawasan pendukung yang melibatkan 25 personel. Lalu ada Embung 1B dan 1C, masing-masing dikerjakan oleh 36 personel. Tak ketinggalan, proyek kolam retensi dengan 34 personel. Semua punya timeline serupa, dimulai akhir tahun ini dan ditargetkan rampung menjelang akhir 2027. Konsorsium perusahaannya pun beragam, menunjukkan skala dan kompleksitas pekerjaan.

Secara keseluruhan, progres Tahap II ini terlihat solid. Dari total 28 paket pekerjaan yang direncanakan untuk periode 2025-2028, 26 di antaranya sudah ditandatangani. Rinciannya, 14 paket untuk pembangunan fisik dan 12 paket untuk manajemen konstruksi atau supervisi.

Angka itu bukan sekadar capaian di atas kertas. Ia menandai peralihan menuju fase yang lebih nyata: pelaksanaan konstruksi di IKN yang semakin intensif, terencana, dan terintegrasi. Gayung telah bersambut, kini tinggal eksekusi di lapangan.