“Memang anggota Komisi VIII DPR sudah komunikasi dengan saya, beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tegasnya.
Bagi Dadan, ini lebih dari sekadar soal logistik. Kehadiran SPPG di lokasi bencana adalah simbol. Bukti bahwa negara hadir ketika rakyatnya paling membutuhkan. Apalagi, momentumnya pas.
“Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir di manapun ada (bencana). BGN melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan,” katanya.
“Dan ketika bencana kan sekolah juga diliburkan, sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian.”
Jadi, fasilitas yang biasanya beroperasi untuk memenuhi gizi anak sekolah itu, dalam sekejap berubah jadi dapur umum yang menyala 24 jam. Sebuah adaptasi yang terpaksa dilakukan, tapi justru jadi solusi tepat di tengah kepanikan.
Artikel Terkait
Yayasan Gates Siapkan Rp150 Triliun, Tapi PHK 500 Karyawan Mengintai
Cipratan Air Banjir Picu Amuk, Warga Koja Berakhir dengan Luka di Wajah
Ekonomi Jerman Akhirnya Tumbuh Tipis, Tapi Beban Ekspor Masih Membelit
Ekspor Mobil Ramah Lingkungan Korsel Tembus Rp1.200 Triliun di Tengah Pergeseran Pasar