Cirebon – Konflik di Timur Tengah membuat nasib puluhan ribu jamaah umrah Indonesia di Arab Saudi jadi perhatian serius. Menurut data terbaru, masih ada sekitar 58.000 jamaah kita di sana. Kabar baiknya, sekitar 6.000 di antaranya sudah berhasil dipulangkan.
DPR, lewat Komisi VIII, mengaku terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Tujuannya jelas: mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa membahayakan keselamatan jamaah.
“Kami dari DPR terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji untuk melakukan advokasi terhadap 58.000 jamaah yang hari ini sedang berada di Arab Saudi. Update terakhir, sekitar 6.000 jamaah sudah dipulangkan ke Indonesia,”
ujar Selly Andriani Gantina, anggota Komisi VIII, Rabu (4/3/2026).
Menurut Selly, koordinasi ini harus konkret, bukan sekadar di atas kertas. Langkah-langkah seperti pendataan ulang, penguatan komunikasi dengan perwakilan RI di luar negeri, dan pengawasan ketat terhadap penyelenggara umrah harus benar-benar dijalankan.
Yang jadi perhatian khusus adalah jamaah umrah mandiri. Kenapa? Karena risiko mereka dinilai lebih besar. “Mereka bisa saja pulang tidak menggunakan pesawat direct ke Indonesia, tetapi melalui negara-negara transit,” jelas Selly.
Artinya, koordinasi harus diperluas hingga ke negara-negara transit tersebut melalui perwakilan diplomatik kita di sana.
Di sisi lain, DPR juga mengingatkan soal kemungkinan keterlambatan kepulangan. Pemerintah diminta siapkan skema akomodasi dan logistik jika ada jamaah yang harus tertahan lebih lama. Soal travel atau PPIU nakal juga jadi sorotan. Dalam situasi krisis seperti sekarang, potensi penelantaran jamaah bisa saja meningkat.
“Kementerian Haji harus bekerja sama dengan Kantor Urusan Haji di Arab Saudi, juga KJRI dan Konjen di sana, untuk memastikan tidak ada jamaah yang terlantar,” tegas Selly.
Mengingat situasi yang belum stabil, DPR pun mengimbau masyarakat untuk menunda dulu rencana umrahnya. Imbauan ini bersifat preventif, semata-mata untuk meminimalkan risiko.
Lalu bagaimana dengan haji tahun ini?
Selly menyebutkan, sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi tentang perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan haji tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu kepastian lebih lanjut. “Kita menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi,” katanya menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Komnas HAM Kecam Operasi TNI di Puncak Papua, 12 Warga Sipil Tewas
JK Bantah Tudingan Penistaan Agama, Sebut Istilah Syahid Digunakan di Lingkungan Muslim
Megawati Ingatkan Bahaya Pangkalan Militer Asing bagi Kedaulatan
Iran Tutup Kembali Selat Hormuz, Tuding AS Langgar Janji