Isu 'Bandara Ilegal' PT IMIP Diungkap, Said Didu: Pintu Masuk Skandal Tambang Era Jokowi?

Isu bandara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari Said Didu, mantan Staf Khusus Menteri ESDM. Ia mengungkap sederet kejanggalan yang menurutnya terjadi sejak awal pembangunan kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, itu.

Menurut Said, ia sudah melihat langsung kawasan IMIP pada 2015 silam. Saat itu, ia masih menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said. Yang menarik perhatiannya, pembangunan smelter di IMIP ternyata punya cerita lain.

“Saat itu, perusahaan belum memiliki IUP, namun smelter besar sudah dibangun. Ini yang kami sebut sebagai pembangunan yang masuk lewat jendela, bukan pintu,”

ujar Said Didu dalam kanal Youtube Manusia Merdeka, Rabu 26 November 2025.

Ia menjelaskan, pembangunan smelter IMIP dilakukan dengan izin dari Kementerian Perindustrian. Padahal, aturan waktu itu mewajibkan pembangunan smelter hanya boleh dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di sisi lain, Said menilai kawasan itu sejak awal dibangun dengan skema yang menghindari regulasi ESDM. Momentumnya pas: tak lama setelah smelter IMIP beroperasi, pemerintah mengeluarkan aturan pelarangan ekspor ore nikel.

Kebijakan itu, dalam pandangannya, secara tak langsung mengalirkan pasokan ore dari tambang rakyat ke IMIP yang mayoritas sahamnya dikuasai asing.

“Akhirnya semua ore hanya bisa dijual ke IMIP. Ini menciptakan monopoli terselubung karena mereka satu-satunya pembeli,”

katanya.

Fasilitas yang diberikan pemerintah pun terbilang besar. Mulai dari pembebasan pajak, kemudahan membawa tenaga kerja asing, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan. Bahkan, untuk pekerjaan dasar seperti pemasangan batako pun, tenaga kerjanya didatangkan dari Tiongkok.

Lalu, bagaimana dengan isu bandara ilegal yang ramai dibicarakan belakangan?