IMF Desak AS Kurangi Pembatasan Perdagangan demi Stabilitas Global

Laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Intinya, lembaga keuangan global itu mendesak Washington untuk lebih banyak bekerja sama dengan negara lain. Tujuannya jelas: mengurangi berbagai pembatasan perdagangan yang selama ini diterapkan.

Menurut IMF, tarif-tarif AS yang kerap berubah-ubah itu sudah menimbulkan efek samping yang serius. Rantai pasokan global jadi kacau, pasar keuangan pun ikut terganggu. Situasinya memang cukup pelik.

"AS harus bekerja secara konstruktif dengan mitranya," tegas IMF dalam laporannya.

Lembaga itu mendesak agar kekhawatiran soal praktik perdagangan yang dianggap tidak adil diselesaikan lewat jalur diplomasi. Harapannya, bisa dicapai kesepakatan untuk memangkas pembatasan perdagangan secara terkoordinasi.

IMF juga memberi catatan khusus soal kebijakan yang diklaim untuk keamanan nasional. Mereka bilang, langkah-langkah seperti kontrol ekspor atau tarif harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan terbatas. Jangan sampai over.

Di sisi lain, ada perkembangan menarik. Kepala IMF, Kristalina Georgieva, mengungkapkan bahwa laporan mereka sebenarnya disiapkan sebelum ada keputusan besar dari Mahkamah Agung AS pekan lalu. Putusan itu membatalkan banyak tarif yang sudah ada.

Namun begitu, situasinya malah berubah lagi. Pasca putusan pengadilan, Presiden Donald Trump justru menggunakan payung hukum yang berbeda. Ia memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen. Bahkan, ada isu angka itu bisa melonjak jadi 15 persen.

Georgieva sendiri mengakui bahwa IMF memahami kekhawatiran pemerintahan Trump. Defisit perdagangan AS yang membengkak dan neraca transaksi berjalan yang tidak sehat memang jadi persoalan nyata.

"Defisit neraca transaksi berjalan negara tersebut terlalu besar," tambahnya, menggarisbawahi poin laporan itu.

Jadi, tekanannya datang dari dua sisi. Dalam negeri, defisit menganga. Di luar negeri, kebijakan tarif yang fluktuatif memicu ketegangan. IMF seperti ingin AS mencari jalan tengah yang lebih stabil dan kooperatif. Masalahnya, apakah politik di Washington mendukung langkah itu? Itu pertanyaan besarnya.