China Kecam Pembelaan Menhan Jepang Soal Modernisasi Pertahanan, Sebut Remiliterisasi Ancam Stabilitas Regional

Pemerintah China secara resmi menolak pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang membela program modernisasi pertahanan negaranya, dengan menyebut penjelasan tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipercaya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (1/6), menegaskan bahwa pernyataan pejabat Jepang itu sama sekali tidak memiliki dasar dan tidak memiliki otoritas di hadapan sejarah, hukum, fakta, serta angka. Ia menambahkan bahwa pernyataan semacam itu tidak akan membantu Jepang mendapatkan kepercayaan dari negara-negara tetangganya di Asia maupun komunitas internasional.

Pernyataan Lin Jian ini merupakan respons langsung terhadap pembelaan Koizumi dalam forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pekan lalu. Dalam forum tersebut, Koizumi membela program modernisasi pertahanan Jepang, termasuk rencana revisi dokumen-dokumen utama keamanan nasional pada akhir tahun ini, serta investasi di bidang kecerdasan buatan, sistem tanpa awak, kemampuan siber, dan teknologi antariksa. Koizumi pun mempertanyakan kritik China yang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “militerisme baru”.

“Ada sebuah negara yang memiliki persenjataan nuklir dalam jumlah besar dan pesawat pengebom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang justru dicap sebagai militerisme baru. Bukankah itu aneh?” ujar Koizumi, yang tampaknya merujuk pada kritik China. Ia berjanji akan memperkuat kemampuan pertahanan negaranya dan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik, seraya menampik tuduhan China.

Di sisi lain, Lin Jian membeberkan sejumlah fakta untuk membantah argumen Koizumi. Ia menyebut anggaran pertahanan Jepang terbaru telah melampaui sembilan triliun yen, atau tertinggi selama 14 tahun berturut-turut sejak Perang Dunia II. “Pengeluaran pertahanan per kapita telah mencapai tiga kali lipat dari China, dan total pengeluaran pertahanan telah melonjak menjadi dua persen dari PDB dengan rencana untuk meningkat lebih lanjut hingga 3,5 persen,” ungkap Lin Jian. Ia juga menambahkan bahwa pesanan peralatan militer dari Kementerian Pertahanan Jepang telah meningkat tiga kali lipat selama lima tahun terakhir.

Lin Jian menuduh pemerintahan Jepang saat ini telah mempercepat penyebaran rudal jarak menengah dan jauh, melonggarkan pembatasan ekspor senjata mematikan, serta mendorong revisi Konstitusi dan tiga dokumen keamanan. Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan upaya Jepang untuk semakin melanggar hukum internasional dan domestik, serta menantang tatanan internasional pascaperang. Ia menilai Menhan Koizumi sengaja menghindari kejahatan historis Jepang dan fakta-fakta peningkatan anggaran militer.

“Ia bahkan mencoba mengalihkan kesalahan dan menciptakan kebingungan. Apakah ini pertanda ketidaknyamanan, atau upaya untuk menyembunyikan ambisi ekspansionis militer Jepang sendiri? Dalam keadaan seperti itu, klaim Jepang bahwa mereka mencari dialog hanyalah sandiwara dan sama sekali tidak menunjukkan ketulusan,” tambah Lin Jian. Ia menegaskan bahwa Jepang telah mengejar remiliterisasi dengan kecepatan penuh, terlibat dalam interaksi lebih intensif dengan organisasi militer dari luar kawasan, memperluas cakupan kegiatan Pasukan Bela Diri Jepang, dan membangun sistem operasional yang siap tempur.

“Jepang menggambarkan dirinya sebagai ‘negara pencinta damai’, tetapi tindakannya justru sebaliknya. Munculnya neo-militerisme yang jahat di Jepang mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Komunitas internasional harus tetap waspada dan mengambil tindakan balasan yang tegas,” ungkap Lin Jian.

Sementara itu, dalam forum Shangri-La Dialogue, Menhan Koizumi menyatakan lingkungan keamanan regional semakin menantang di tengah adanya tekanan ekonomi dan militer, serta meningkatnya persaingan di bidang siber, antariksa, dan informasi. Ia menegaskan reputasi Jepang sebagai negara yang mencintai perdamaian sejak berakhirnya Perang Dunia II tidak akan dirusak oleh apa yang disebutnya sebagai tuduhan palsu. Koizumi kembali memperingatkan bahwa pembangunan militer yang tidak transparan dan tindakan tanpa tujuan jelas akan menjadi penyebab ketidakpercayaan dan salah perhitungan. Ia pun menambahkan Jepang akan menjalankan pembaruan pertahanannya dengan “tingkat transparansi yang tinggi”.

Koizumi juga menegaskan bahwa Tokyo tetap berkomitmen untuk berdialog dengan Beijing meskipun ada perbedaan pandangan yang masih berlangsung di antara kedua negara tetangga tersebut. Ia mengatakan Jepang akan mengambil peran lebih besar dalam kerja sama peralatan dan teknologi pertahanan setelah melonggarkan pembatasan ekspor senjata pada April lalu. “Perpecahan melemahkan daya tangkal. Persatuan memperkuat daya tangkal,” ujar Koizumi.

Hubungan Tokyo dan Beijing sendiri sudah tegang sejak 7 November 2025, saat Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat “menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang”. Pernyataan itu masih menimbulkan ketegangan dalam hubungan kedua negara. Koizumi pun mengungkapkan kekecewaannya karena tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Menteri Pertahanan China, Dong Jun, dalam forum tersebut. Menhan Dong tidak menghadiri Shangri-La Dialogue untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sebagai gantinya, China mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Meng Xiangqing, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional, serta anggota Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dari berbagai institusi militer. China biasanya mengirimkan pejabat tinggi ke acara yang telah berlangsung sejak 2007 itu, dengan kehadiran Menhan China pada pertemuan 2011, 2019, 2022, hingga 2024. Dialog Shangri-La sendiri ditangguhkan pada 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19.