Coretax Dikritik DPR, Masa Transisi Dinilai Ancam Penerimaan Pajak

"Ini kan problem utama kita kan ketika peralihan Pak. Nah, saya katakan berapa WP kita, apakah semua WP itu sudah masuk ke coretax apa komplainya, berapa gap-nya ini juga harus dilaporin kita Pak Dirjen seperti itu," tegas Harris.

Harris khawatir, tanpa data yang jelas, keterlambatan penerimaan pajak nantinya akan kembali dibebankan ke sistem Coretax.

"Artinya kita minta tolong dilaporkan tersendiri masyarakat coretax ini, targetnya berapa realisasinya berapa, gap-nya berapa, komplainya berapa, sehingga nanti ketika shutdown pendapatan pajak, melambatnya pendapatan pajak, tidak coretax lagi yang disalahkan seperti itu maksud kita, Pak," paparnya.

Di sisi lain, Bimo menyatakan kesiapannya untuk memberikan data detail penanganan insiden di berbagai proses bisnis. Sebelumnya, dia telah memaparkan grafik pemantauan kinerja Coretax dari Februari hingga November 2025. Secara umum, puncak throughput terjadi pada Juli dan September/Oktober, tergantung modul. Meski begitu, throughput dan waktu respons rata-rata disebut cenderung stabil dan menunjukkan tren perbaikan.

Jadi, meski masih ada ganjalan, DJP memastikan bahwa sistem Coretax terus menunjukkan perkembangan. Tapi DPR tetap waspada, menunggu bukti nyata sebelum masa transisi benar-benar berakhir.