Pemerintah Didorong Terapkan Regulasi Ketat untuk Semua Platform Digital

Pemerintah Indonesia didorong untuk segera mengatur seluruh platform digital secara komprehensif menyusul insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Tragedi ini diduga kuat memiliki kaitan dengan paparan konten daring yang diakses oleh pelaku.

Regulasi Menyeluruh untuk Semua Platform Digital

Junico Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), perlu membangun mekanisme pengaturan yang berlaku untuk semua platform digital, tidak terbatas pada game online saja. Ia menilai Indonesia dapat mengadopsi model regulasi yang diterapkan di Australia, di mana akses ke game dan konten digital tertentu dibatasi untuk individu dengan usia minimal 16 tahun.

"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus memiliki mekanisme yang mampu mengatur siapa saja yang diperbolehkan mengakses game dan seluruh platform digital. Model aturan seperti di Australia dapat dijadikan acuan," ujar Junico pada Jumat (14/11/2025).

Sistem Registrasi dan Kontrol Usia yang Wajib

Lebih lanjut, Junico menekankan bahwa langkah yang diperlukan bukan sekadar penyaringan konten biasa. Ia mendesak penerapan sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform digital. Skema ini harus disertai dengan konsekuensi hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran.

"Ini bukan hanya tentang filter. Diperlukan sistem registrasi dan kontrol usia yang wajib bagi semua penyelenggara platform. Jika ada pelanggaran, harus ada sanksi hukum yang tegas," lanjutnya.

Memperkuat Pengawasan Ruang Digital untuk Anak dan Remaja

Tragedi ledakan SMAN 72 Jakarta disebut sebagai alarm bahwa pengawasan terhadap ruang digital, khususnya untuk anak dan remaja, harus ditingkatkan secara sistemik. Junico berpendapat bahwa negara tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral semata.

"Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada filter otomatis atau seruan moral. Negara harus menetapkan regulasi yang tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi platform yang melanggar," tegas dia.