Anies Baswedan Sindir Pemerintah: "Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Kewajiban!"

Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam sebuah dialog publik, Anies menegaskan bahwa banyak keputusan strategis diambil tanpa partisipasi publik dan komunikasi yang jelas kepada rakyat.

Anies Soroti Kurangnya Transparansi Kebijakan Pemerintah

Dalam pidatonya di Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Anies Baswedan dengan tegas menyatakan bahwa transparansi adalah kunci utama tata kelola negara yang sehat.

"Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan," ujar Anies, seperti dikutip dari kanal YouTube Gerakan Rakyat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, dalam sistem demokrasi, rakyat berhak mengetahui bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dibuat. Ia menekankan bahwa tanpa transparansi, publik kehilangan kemampuan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

Integritas Pejabat Publik Jadi Masalah Mendasar

Selain soal transparansi, Anies juga menyoroti persoalan integritas pejabat publik. Menurutnya, integritas bukan sekadar berarti jujur, tetapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik.

"Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan," tegas Anies dengan contoh yang lugas.

Anies menilai bahwa akar masalah negara seringkali terletak pada lemahnya teladan moral dari pemimpin. Ia menegaskan bahwa tanpa integritas, transparansi hanya akan menjadi jargon kosong tanpa makna.

Kritik Halus untuk Proses Pengambilan Keputusan

Meski tidak menyebut pihak tertentu, kritik Anies terasa menohok praktik pemerintahan saat ini. Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa melibatkan akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

"Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi," ujarnya menutup dialog.

Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Pernyataan Anies ini memantik perdebatan publik tentang sejauh mana kebijakan pemerintah selama ini benar-benar berpihak pada rakyat.

Sumber: Konteks.co.id