Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, angkat bicara soal pembentukan Satgas Anti Penyelundupan. Ia menyambut baik langkah ini. Menurutnya, terobosan semacam ini ibarat angin segar yang sangat dibutuhkan untuk menutup celah-celah kebocoran uang negara, khususnya di bidang ekspor-impor yang ruwet itu.
Yudi meyakini dampaknya akan langsung terasa. Ekonomi nasional bakal dapat suntikan tenaga. Selama ini, praktik penyelundupan ibarat ruang gelap yang menggerogoti pendapatan negara secara diam-diam, tapi masif.
"Hal ini akan membuat penerimaan negara semakin meningkat. Satgas ini tentu diharapkan mampu membongkar mafia ekspor dan impor yang selama ini bermain di ruang gelap,"
Demikian penegasan Yudi dalam keterangannya yang diterima Jumat (17/4/2026).
Memang, persoalan penyelundupan barang baik masuk maupun keluar bukan hal baru di Indonesia. Tapi dengan Satgas yang fokus ini, harapannya bisa menarget sektor-sektor krusial. Mulai dari hasil tambang yang kerap jadi sasaran empuk, sampai komoditas perkebunan yang nilainya tak main-main.
"Terutama hasil tambang ilegal seperti emas, batubara, dan nikel, termasuk juga produk turunan dari sawit,"
tambahnya.
Nah, yang perlu dicatat, praktik seperti ini jarang berdiri sendiri. Yudi melihat ada rantai kejahatan yang saling bertaut. Penyakit yang satu ini biasanya punya kawan akrab: korupsi dan penambangan liar. Itulah kejahatan sebelumnya yang sering jadi pintu masuk.
Di sisi lain, nilai plus dari Satgas ini ada di penegakan hukumnya. Harapannya jelas: tegas. Yudi berharap Polri tak ragu-ragu menjerat semua pihak yang terlibat, berapapun kekuatannya. Tujuannya satu, efek jera.
"Keberadaan Satgas ini membuat peran Polri semakin nyata dalam penegakan hukum di Indonesia,"
pungkas Yudi, seraya menyebut langkah ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo.
Artikel Terkait
PDIP Tanggapi Isu Nepotisme di Pelantikan Putra Bupati Malang
TNI Kerahkan 209 Personel Bantu Evakuasi Helikopter Jatuh di Sekadau
Kemensos Sediakan Aplikasi Cek Bansos untuk Laporkan Penerita Tidak Layak
DPW PPP Se-Indonesia Desak Ketum Evaluasi dan Ganti Sekjen Taj Yasin