Debat Panas Warnai Evaluasi Prolegnas 2026, RUU Migas Jadi Pemicu Kericuhan

Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah ternyata tak berjalan mulus Rabu malam lalu. Debat panas mewarnai pembahasan evaluasi Program Legislasi Nasional untuk tahun 2026. Tapi, bagi Wakil Ketua Baleg, Ahmad Doli Kurnia, suasana seperti itu sebenarnya hal yang biasa.

"Berbeda pendapat, pandangan, dan berdebat sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan kita," ujar Doli, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, dalam demokrasi, perdebatan justru wajar adanya.

Pertemuan yang digelar bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej itu memang sempat alot. Fokusnya adalah mengevaluasi Prolegnas, termasuk membahas mekanisme sebuah RUU bisa masuk dalam daftar prioritas. Doli menjelaskan, seharusnya prosesnya melalui serangkaian rapat, mulai dari internal alat kelengkapan DPR, Badan Musyawarah, hingga pimpinan.

Di sisi lain, rapat juga membahas undang-undang mana saja yang harus diprioritaskan tahun ini.

"Jadi walaupun alot, diskusi kemarin itu bagus dan cukup produktif," katanya menegaskan.

Alasannya, semua pihak yang hadir punya tujuan sama: menghadirkan regulasi terbaik untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.

Memang, keributan mulai muncul menjelang rapat hampir berakhir. Pemicunya adalah pertanyaan dari Wamenkum Edward Omar tentang status RUU Migas.

"Terkait RUU mengenai Migas nanti kita pending dulu saja, apa perlu dicatat?" tanya Edward.

Seketika itu juga, suasana berubah. Anggota-anggota Baleg DPR, terutama dari Fraksi Golkar, ramai-ramai meminta RUU Migas didrop dari pembahasan. Argumen pun saling dilempar, membuat situasi jadi tegang dan memanas dalam sekejap.