Dirut BTN Khawatir Aturan Baru SLIK Bisa Picu Risiko KPR Bermasalah

Di tengah wacana perubahan aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), suara hati-hati datang dari pucuk pimpinan BTN. Nixon LP Napitupulu, sang Direktur Utama, mengungkapkan kekhawatirannya. Baginya, rencana OJK yang hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta dalam SLIK bisa menyimpan risiko terselubung, khususnya untuk penyaluran KPR bersubsidi.

Namun begitu, Nixon menegaskan satu hal: hak akhir untuk menilai kelayakan nasabah tetaplah di tangan bank. Poin itu non-negosiable.

Lalu, di mana letak risikonya? Menurut Nixon, semua bermuara pada karakter calon debitur. Dia punya contoh nyata. "Kami pernah menemukan seseorang punya lebih dari 30 akun pinjaman, nilainya masing-masing di bawah Rp1 juta, dan semuanya macet," ujarnya.

"Nah, kalau ada orang seperti itu ngajuin KPR, apakah harus kami cairkan?" tanya Nixon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Bagi dia, angka kecil bukan berarti sepele. Justru itu bisa jadi lampu merah. Seseorang yang teledor membayar utang Rp200 ribu, misalnya, memberikan sinyal kuat tentang perilaku finansialnya. "Bagaimana kami bisa percaya untuk meminjamkan ratusan juta rupiah? Itu sudah bicara soal karakter," tuturnya lagi, dengan nada yang tegas.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Bisnis KPR adalah tulang punggung pendapatan BTN. Jika aturan baru SLIK tanpa sadar membuka peluang kredit bermasalah (NPL) naik, sudah pasti kinerja perseroan bakal terpukul.

Di sisi lain, Nixon memastikan BTN tidak serta merta menolak semua pengajuan. Mereka akan bersikap objektif. Analisis mendalam akan dilakukan untuk memilah: apakah kredit macet itu karena faktor sistem seperti bunga yang mencekik atau benar-benar karena karakter debitur yang buruk.

"Dari data yang kami kumpulkan, bisa terlihat polanya. Kalau dia korban sistem, ya masih bisa ditimbang. Tapi kalau memang karakternya bermasalah, ya jelas kami harus lebih berhati-hati, bahkan menolak," jelas Nixon.

Jadi, langkah BTN ke depan jelas: tetap waspada, tapi juga adil. Semua demi menjaga kesehatan kredit dan tentu saja, kepercayaan masyarakat.