Trump Minta Syarat Diperketat, Kesepakatan Akhiri Konflik dengan Iran Masih Tertunda

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan meminta perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam proposal yang dirancang untuk mengakhiri konflik antara AS dan Israel melawan Iran. Permintaan itu diungkap oleh sejumlah media di AS, meskipun kesepakatan final hingga saat ini belum juga tercapai.

Berdasarkan laporan The New York Times, Trump mendesak agar syarat-syarat dalam kesepakatan tersebut diperketat. Sejumlah pejabat yang mengetahui jalannya negosiasi menyebutkan bahwa AS telah mengirimkan kembali kerangka kesepakatan yang telah direvisi untuk ditinjau oleh Iran. Namun, belum ada penjelasan rinci mengenai perubahan apa saja yang dimasukkan ke dalam proposal terbaru itu.

Sementara itu, Axios melaporkan bahwa Trump ingin memperkuat beberapa poin yang dinilai krusial, termasuk terkait penanganan material nuklir milik Iran. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa Trump telah diberi tahu tentang kemungkinan Iran membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk memberikan tanggapan.

“Mereka benar-benar berada di dalam gua-gua dan tidak menggunakan email,” ujar pejabat tersebut kepada Al Jazeera, Minggu (31/5/2026).

“Akan ada kesepakatan. Soal kapan tepatnya tercapai, kita lihat nanti. Kami bersedia menunggu agar presiden mendapatkan apa yang dimintanya. Bisa satu minggu, bisa kurang, bisa juga lebih lama. Kami berharap ada perkembangan pada awal pekan depan,” tambahnya.

Perubahan terbaru ini berpotensi memperpanjang negosiasi antara kedua pihak selama beberapa hari ke depan, sebelum akhirnya diputuskan apakah kesepakatan tersebut mampu mengakhiri perang yang pecah setelah AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu. Sumber-sumber AS menyampaikan kepada AFP bahwa proposal tersebut sebenarnya sudah menunggu persetujuan akhir dari Trump. Namun, Trump belum mengambil keputusan setelah rapat di Situation Room Gedung Putih pada Jumat (29/6/2026).

Sebelumnya, Trump menegaskan bahwa prioritas utama dalam setiap kesepakatan adalah Iran harus berkomitmen untuk tidak pernah mengembangkan senjata nuklir serta membuka kembali Selat Hormuz yang selama ini diblokade. Jalur perairan strategis itu diketahui dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Di sisi lain, pada Sabtu lalu, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya milik militer Iran kembali menegaskan kendali negara tersebut atas Selat Hormuz. Mereka memperingatkan bahwa kapal-kapal dagang maupun militer asing dapat menjadi sasaran jika tidak mematuhi aturan yang mengatur pelayaran di jalur strategis itu. Teheran pun berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk membangun senjata nuklir. Pada Maret 2025, mantan Direktur Intelijen Nasional AS, Tulsi Gabbard, juga menyampaikan kesaksian di Kongres bahwa Washington masih menilai Iran tidak sedang membangun senjata nuklir.