Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara yang diduga melakukan kekerasan seksual di zona konflik. Langkah tersebut langsung memicu kemarahan Tel Aviv yang kemudian memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Keputusan itu tertuang dalam laporan tahunan Sekjen PBB yang menyebut Israel terlibat dalam dugaan tindak kekerasan berbasis gender di wilayah konflik. Daftar hitam ini menjadi pemicu utama ketegangan diplomatik antara Israel dan PBB.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyampaikan sikap tegas negaranya. Ia menegaskan bahwa pemerintah Israel telah memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Sekjen PBB.
"Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini," ujar Danny kepada kantor berita AFP pada Minggu, 31 Mei 2026.
Danon mengecam keras laporan tersebut dan menuding Guterres sengaja menyebarkan informasi palsu. Ia menyebut pencantuman Israel dalam daftar hitam sebagai sebuah keputusan yang melampaui batas.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan," kata Danny.
Ia juga menambahkan bahwa tindakan PBB menyamakan Israel dengan kelompok Hamas dalam satu daftar yang sama merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima," imbuhnya.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel menilai langkah PBB tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan tidak masuk akal. Mereka menuduh organisasi internasional itu telah kehilangan netralitas.
"Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein.
Dalam pernyataan resmi, Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan lagi menjalin kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Antonio Guterres masih menjabat. Ketegangan ini menandai babak baru dalam hubungan yang sudah lama renggang antara Tel Aviv dan PBB.
Artikel Terkait
Perbaikan Jalan Amblas Lenteng Agung Capai 70 Persen, Pengecoran Dimulai Malam Ini
Pencairan Gaji ke-13 ASN Dimulai Juni 2026, PPPK Paruh Waktu di Ponorogo Juga Dapat Jatah
Presiden Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, Peringati Pidato Bersejarah Soekarno di Sidang BPUPKI
Mantan Menhan Ryamizard Ryacudu Tutup Usia di RSPAD, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata