JPPI Desak Pemberhentian dan Pencabutan Gelar Guru Besar Unpad Terduga Pelaku Pelecehan

Seorang mahasiswi asing yang sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi korban dugaan pelecehan. Pelakunya diduga adalah seorang oknum guru besar di kampus tersebut. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak pihak dan mencoreng citra dunia pendidikan.

Merespon kejadian ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tak tinggal diam. Mereka menyuarakan kritik pedas terhadap tindakan bejat yang diduga dilakukan sang profesor.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dengan tegas menyatakan sikapnya.

"Ini adalah pelacuran intelektual dan moral. Gelar Guru Besar adalah puncak kehormatan akademik. Ini juga bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang sangat menjijikkan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Bagi Ubaid, jika dugaan itu terbukti, maka tindakan tegas mutlak diperlukan. Ia tak main-main soal sanksi yang diharapkan.

"Tidak ada tawar-menawar. Sanksinya harus berupa pemberhentian tetap secara tidak hormat sebagai dosen," sambungnya.

Ia bahkan menyinggung soal gelar kehormatan yang disandang sang oknum. "Pencabutan gelar Guru Besar juga harus dipertimbangkan karena ia telah kehilangan syarat utama jabatan tersebut, yakni integritas moral."

Di sisi lain, JPPI mendorong agar kasus ini tidak berhenti di ranah internal kampus. Mereka mendesak proses hukum pidana dengan mengacu pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurut Ubaid, hanya langkah konkret seperti ini yang bisa memutus budaya impunitas atau kekebalan hukum yang kadang masih bersembunyi di balik tembok kampus.

"JPPI mendesak pihak Unpad untuk tidak menggunakan retorika 'diselesaikan secara kekeluargaan'," pungkasnya dengan nada keras.

Pesan terakhirnya jelas: kampus seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum, bukan justru menjadi tempat berlindung bagi para predator.