MURIANETWORK.COM - Analis intelijen Sri Radjasa mengaitkan polemik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan peta politik jangka panjang menuju Pemilu 2029.
Ia menduga kuat bahwa kebijakan Menteri Desa Yandri Susanto untuk merombak ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa adalah bagian dari skenario besar.
Tujuannya untuk membangun basis massa politik bagi kepentingan Joko Widodo, yang muaranya bisa jadi untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka pada 2029.
Sri Radjasa menyebut bahwa Yandri Susanto adalah menteri yang "disodorkan oleh Jokowi" ke dalam kabinet Prabowo.
Oleh karena itu, ia meyakini loyalitas utama Yandri bukanlah kepada Presiden Prabowo, melainkan kepada Jokowi.
"Semua ini tidak bisa dilepaskan antara Julhas, Yandri, dengan Jokowi," ujarnya dalam video yang diunggah di kanal Youtube Forum Keadilan TV pada Senin, 29 September 2025.
Menurutnya, penguasaan atas 35.000 TPP di seluruh Indonesia adalah langkah strategis untuk membangun "kantong-kantong kekuatan massa" di level desa.
Kekuatan inilah yang nantinya dapat digerakkan untuk kepentingan politik di masa depan.
"Tentunya ini dalam rangka backup 2029. Untuk kepentingan kekuatan politik dalam hal ini adalah Jokowi," analisisnya.
Membangun Kekuatan Massa dengan Dana Negara
Ia melihat adanya pola di mana jabatan publik dimanfaatkan untuk membangun kekuatan politik.
Dengan mengganti 1.040 TPP berpengalaman dengan kader-kader baru yang diduga direkrut melalui jalur partai dan sogokan, terciptalah sebuah mesin politik yang efektif dan dibiayai oleh negara.
"Satu hal yang sangat mudah sekali ya dalam membangun kekuatan massa tanpa biaya, dibiayai negara. Caranya seperti ini," jelasnya.
Tujuan akhir dari pembangunan basis massa di desa ini, menurut Sri Radjasa, sangat mungkin merupakan persiapan untuk kontestasi politik berikutnya.
"Bisa jadi ini juga ee sebuah persiapan dalam rangka mendorong Gibran maju di 2029," duganya.
Langkah Yandri ini juga dinilainya sebagai bentuk insubordinasi terhadap Presiden Prabowo, karena kebijakan tersebut bertentangan dengan misi pemerintahan yang bersih dan berpotensi menyabotase program ketahanan pangan Prabowo di tingkat desa.***
Sumber: konteks
Artikel Terkait
Menantu Jokowi Razia Plat Kendaraan Aceh Yang Melintas Sumut, Bikin Suasana Makin Panas!
Tidak Dendam ke Anies Diberi Nilai 11 saat Debat, Prabowo: Sebenarnya Dia Bantu Gue Menang!
Ngaku Tak Dendam Sama Anies, Prabowo: Saya Belajar Dari 4 Kali Kalah Pemilu
Jokowi Harusnya Pikirkan Rakyat Bukan Sibuk Urus Gibran Menuju 2029