MPR Soroti Usulan Status Bencana Nasional untuk Banjir Sumatera, Otoritas Akhir di Tangan Presiden

MURIANETWORK.COM Usulan untuk menaikkan status bencana banjir dan longsor di Sumatera dari tanggap darurat menjadi bencana nasional akhirnya mendapat respons dari pimpinan MPR. Ahmad Muzani, sang Ketua, menyoroti bahwa keputusan seperti itu sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat, atau lebih tepatnya, Presiden.

Namun begitu, Muzani melihat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sejauh ini masih cukup efektif. Menurutnya, penanganan bencana yang sudah berjalan beberapa hari ini tampaknya masih dalam kapasitas yang bisa dikelola.

"Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani," ujar Muzani kepada para wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

"Tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan Presiden. Karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden melalui keputusan Presiden," imbuhnya, menegaskan kembali titik otoritas tertinggi dalam situasi seperti ini.

Muzani juga menyebut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah terdampak sebagai faktor kunci. Dengan berada di lokasi, Presiden diyakini bisa menilai sendiri betapa parahnya situasi di lapangan.

“Tadi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan jam ini sedang ada di Aceh, beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” harapnya.

Di sisi lain, bencana yang melanda sebagian besar Pulau Sumatera ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Banjir bandang dan tanah longsor telah menciptakan sebuah tragedi berskala besar yang sungguh memilukan.

Korban jiwa terus berjatuhan. Hingga Minggu malam, 30 November 2025, angka kematian masih merangkak naik, menempatkan peristiwa ini sebagai salah satu yang terburuk sepanjang tahun.

Data terbaru dari Kepala BNPB, Suharyanto, memperjelas betapa dahsyatnya dampak bencana ini. Per Minggu kemarin, korban meninggal telah mencapai 442 jiwa. Yang mencemaskan, sebanyak 402 orang lainnya masih tercatat hilang di tiga provinsi paling parah terdampak: Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.