Kenneth PDIP: Kembalikan Pilkada ke DPRD? Itu Perampokan Hak Rakyat!

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Tapi, bagi Hardiyanto Kenneth, politisi PDI Perjuangan, gagasan ini sama sekali tak bisa diterima. Ia melihatnya sebagai langkah mundur yang berbahaya, bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip dasar kedaulatan rakyat.

Kenneth tak main-main dengan penolakannya. Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (15/1/2026), ia dengan tegas menyatakan sikap partainya.

"Sebagai Kader PDI Perjuangan, saya menegaskan penolakan terhadap Pilkada yang dipilih oleh DPRD. Ini merupakan langkah mundur yang mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi 1998,"

Bagi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, Pilkada langsung punya makna yang sangat dalam. Bukan cuma soal mekanisme teknis, melainkan buah perjuangan panjang rakyat untuk merebut haknya. Hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpin mereka.

Ia lantas mengingatkan soal fondasi demokrasi kita.

"Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bukan hanya untuk segelintir elite politik saja. Oleh karena itu, mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama saja dengan merampok hak politik rakyat,"

Di sisi lain, Kenneth menegaskan konsistensi PDI Perjuangan. Partainya, katanya, akan selalu berada di barisan depan yang menolak segala bentuk pelemahan demokrasi. Apapun alasannya. Ia menyoroti beberapa dalih yang kerap dikemukakan, seperti efisiensi biaya atau stabilitas politik.

"Jika alasan efisiensi, stabilitas, atau biaya dijadikan dalih, maka yang harus dibenahi adalah tata kelola dan integritas pemilunya, bukan malah mencabut hak dasar rakyat,"

Menurutnya, justru sistem lewat DPRD itulah yang berisiko tinggi. Potensi politik transaksional dan oligarki akan makin terbuka lebar. Rakyat pun jadi semakin jauh dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya menyangkut hidup mereka.

Kenneth, yang juga menjabat sebagai Ketua IKAL PPRA Angkatan LXII dan Kepala BAGUNA DPD PDIP DKI, punya pandangan yang jelas.

"Demokrasi tidak boleh disederhanakan menjadi kesepakatan elite. Demokrasi harus hidup dari partisipasi rakyat yang hakiki,"

Ia tak berhenti di kritik. Kenneth mengajak semua pihak masyarakat, akademisi, hingga pegiat demokrasi untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan Pilkada langsung. Penutup pernyataannya tegas dan berprinsip.

"PDI Perjuangan akan terus berdiri di garis depan menjaga demokrasi, menolak kemunduran politik, dan memastikan suara rakyat tetap menjadi penentu utama arah kepemimpinan bangsa. Demokrasi adalah milik rakyat. Rakyat harus memilih pemimpinnya sendiri,"

Pesan itu jelas. Bagi Kenneth dan partainya, jalan mundur bukanlah sebuah pilihan.