Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Tapi, bagi Hardiyanto Kenneth, politisi PDI Perjuangan, gagasan ini sama sekali tak bisa diterima. Ia melihatnya sebagai langkah mundur yang berbahaya, bertentangan dengan semangat reformasi dan prinsip dasar kedaulatan rakyat.
Kenneth tak main-main dengan penolakannya. Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (15/1/2026), ia dengan tegas menyatakan sikap partainya.
Bagi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, Pilkada langsung punya makna yang sangat dalam. Bukan cuma soal mekanisme teknis, melainkan buah perjuangan panjang rakyat untuk merebut haknya. Hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan memimpin mereka.
Ia lantas mengingatkan soal fondasi demokrasi kita.
Di sisi lain, Kenneth menegaskan konsistensi PDI Perjuangan. Partainya, katanya, akan selalu berada di barisan depan yang menolak segala bentuk pelemahan demokrasi. Apapun alasannya. Ia menyoroti beberapa dalih yang kerap dikemukakan, seperti efisiensi biaya atau stabilitas politik.
Artikel Terkait
AS Izinkan Staf Non-Darurat Tinggalkan Qatar Usai Serangan Iran
UI Tegaskan Pelaku Demo Viral di Mabes Polri Bukan Mahasiswanya
Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idulfitri 1447 H pada 19 Maret 2026
UEA Tutup Kedutaan dan Tarik Dubes dari Iran Usai Serangan Rudal