Presiden Prabowo Pasang Badan untuk Whoosh, Kapan untuk Rakyat Banten?

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat dan Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

Harapan masyarakat untuk pengusutan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh di era Jokowi terancam kandas. Presiden Prabowo Subianto justru memilih untuk "pasang badan" dengan mengadopsi argumentasi serupa dari pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan terbaru Presiden Prabowo tentang jaminan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China menguatkan komitmennya terhadap Whoosh. Namun, tidak dijelaskan apakah pembayaran cicilan akan menggunakan dana APBN atau sumber lainnya.

Kebijakan ini dinilai dapat mengaburkan harapan masyarakat untuk pengungkapan kasus Whoosh. KPK diperkirakan akan mengikuti arahan politik Presiden dengan kemungkinan menyatakan tidak ditemukan unsur korupsi dalam proyek tersebut.

Kontras Kebijakan: Whoosh vs PIK-2

Presiden menunjukkan komitmen kuat untuk membela proyek Whoosh, namun di sisi lain dianggap lamban menangani persoalan rakyat Banten yang terdampak proyek PIK-2 Tropical Coasland.

Berdasarkan pantauan lapangan, proyek reklamasi PIK-2 masih berjalan meskipun status Proyek Strategis Nasional (PSN) telah dicabut. Pagar laut masih banyak ditemukan di perairan Utara Tangerang, dengan sebagian wilayah laut sudah direklamasi.

Fakta Lapangan Proyek PIK-2

Proyek PSN PIK-2 Tropical Coasland seluas 1.755 hektar, dimana 1.500 hektar merupakan kawasan hutan lindung mangrove. Menurut Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, sekitar 400 hektar sudah dicaplok proyek PIK-2.

Data menunjukkan terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di sepanjang pagar laut, dengan 234 milik PT IAM, 20 milik PT CIS, dan 9 milik perorangan. Hanya 210 SHGB yang dikembalikan haknya oleh Agung Sedayu Group.

Pertanyaan Kritis untuk Pemerintah

Masyarakat menunggu komitmen nyata Presiden Prabowo dalam melindungi rakyat Banten dari dampak proyek PIK-2. Kedaulatan negara di wilayah Banten harus dijaga dari praktik perampasan tanah oleh oligarki.

Pemerintah dan DPR diharapkan segera melakukan inspeksi langsung ke kawasan PIK-2 untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat.