Di Tengah Keterpurukan, PKP Gelar Munas 2026 untuk Cari Manajer, Bukan Raja

Rully Soekarta: Munas PKP 2026 Mencari Manajer, Bukan Raja

Suasana di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, pada 15 Januari 2026 lalu terasa berbeda. Bukan sekadar acara rutin, Musyawarah Nasional Partai Keadilan Persatuan (PKP) itu digelar dalam bayang-bayang keterpurukan. Partai ini, jujur saja, sedang terpuruk. Gagal lolos ke pemilu, plus disfungsi organisasi yang merambat dari pusat sampai ke daerah. Nah, momen inilah yang mereka harap bisa jadi titik balik semacam kelahiran kembali.

Rully Soekarta, sang Dewan Pembina, tak menutup-nutupi keadaan. Dengan blak-blakan, ia mengakui kegagalan masuk ‘pasar pemilu’ itu telah mengguncang segalanya.

Memang secara hukum PKP masih ada. Tapi dalam kondisi vakum dan struktur eksekutif yang mandek, akhirnya Dewan Pembina lah yang mengambil alih. Langkah ini, kata mereka, demi menyelamatkan organisasi dari kehancuran total.

Menurut Rully, seharusnya kegagalan itu dijawab dengan konsolidasi. Pembenahan internal, persiapan Munas untuk dapatkan ketua umum definitif yang bisa memenejeri partai ke depan. Soal legalitas, PKP berpegang pada kepengurusan terakhir yang masih tercatat di Kemenkumham. Itu patokannya.

Di sisi lain, ada pesan kuat yang ingin disampaikan. Munas kali ini, tegas Rully, bukanlah ajang mencari raja baru. Bukan untuk melahirkan ketua umum yang haus kekuasaan.

Ia menegaskan, posisi itu adalah manajer. Seorang pengelola organisasi politik. PKP ingin kembali pada wasiat founding father-nya, bahwa rakyatlah pemilik bangsa ini. Mereka yang mestinya menentukan arah.

Bicara soal arah, Rully juga menyelipkan kritik. Menurutnya, Indonesia ini unik. Bangsa dulu yang merdeka, baru kemudian membentuk negara. Proklamasi ‘45 kan atas nama bangsa, bukan negara. Itu bukti. Sayangnya, dalam perjalanannya, partai politik kerap mendominasi, malah menjauh dari semangat keadilan dan persatuan itu.

Makanya, PKP berupaya kembali ke ruh awal. “Keadilan dan Persatuan” itu bukan sekadar nama. Itu peringatan, kata Rully. Kalau politik sudah kehilangan dua hal itu, bangsa bisa tersesat.