Di Tengah Keterpurukan, PKP Gelar Munas 2026 untuk Cari Manajer, Bukan Raja

Rully Soekarta: Munas PKP 2026 Mencari Manajer, Bukan Raja

Suasana di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, pada 15 Januari 2026 lalu terasa berbeda. Bukan sekadar acara rutin, Musyawarah Nasional Partai Keadilan Persatuan (PKP) itu digelar dalam bayang-bayang keterpurukan. Partai ini, jujur saja, sedang terpuruk. Gagal lolos ke pemilu, plus disfungsi organisasi yang merambat dari pusat sampai ke daerah. Nah, momen inilah yang mereka harap bisa jadi titik balik semacam kelahiran kembali.

Rully Soekarta, sang Dewan Pembina, tak menutup-nutupi keadaan. Dengan blak-blakan, ia mengakui kegagalan masuk ‘pasar pemilu’ itu telah mengguncang segalanya.

“Di pasar pemilu itu, semua struktur dari pusat sampai daerah goncang. Secara de facto, kita seperti bubar. Fungsi partai tidak berjalan,” ujar Rully.

Memang secara hukum PKP masih ada. Tapi dalam kondisi vakum dan struktur eksekutif yang mandek, akhirnya Dewan Pembina lah yang mengambil alih. Langkah ini, kata mereka, demi menyelamatkan organisasi dari kehancuran total.

Menurut Rully, seharusnya kegagalan itu dijawab dengan konsolidasi. Pembenahan internal, persiapan Munas untuk dapatkan ketua umum definitif yang bisa memenejeri partai ke depan. Soal legalitas, PKP berpegang pada kepengurusan terakhir yang masih tercatat di Kemenkumham. Itu patokannya.

Di sisi lain, ada pesan kuat yang ingin disampaikan. Munas kali ini, tegas Rully, bukanlah ajang mencari raja baru. Bukan untuk melahirkan ketua umum yang haus kekuasaan.

“Ketua partai posisinya sangat tinggi. Yang Ketua partai seharusnya bukan raja, bukan pencari kekuasaan,” katanya tajam.

Ia menegaskan, posisi itu adalah manajer. Seorang pengelola organisasi politik. PKP ingin kembali pada wasiat founding father-nya, bahwa rakyatlah pemilik bangsa ini. Mereka yang mestinya menentukan arah.

Bicara soal arah, Rully juga menyelipkan kritik. Menurutnya, Indonesia ini unik. Bangsa dulu yang merdeka, baru kemudian membentuk negara. Proklamasi ‘45 kan atas nama bangsa, bukan negara. Itu bukti. Sayangnya, dalam perjalanannya, partai politik kerap mendominasi, malah menjauh dari semangat keadilan dan persatuan itu.

Makanya, PKP berupaya kembali ke ruh awal. “Keadilan dan Persatuan” itu bukan sekadar nama. Itu peringatan, kata Rully. Kalau politik sudah kehilangan dua hal itu, bangsa bisa tersesat.

Lalu, bagaimana caranya mencari ‘manajer’ tadi? Prosesnya pun tak biasa. Mereka tidak pakai voting terbuka di arena Munas. Semua dilakukan lewat penjaringan tertutup jauh-jauh hari, berdasarkan kriteria yang sudah disusun.

“Kami tidak hitung kepala, tapi hitung isi kepala. Musyawarah itu berilmu,” tegas Rully.

Tim penjaringan menyusun kriteria untuk periode 2026–2031, lalu menjaring nama-nama. Kalau dapat lebih dari satu calon, mereka akan diranking. Yang rangking pertama dan bersedia, dialah yang dipilih. Metode ini sengaja dipakai untuk menghindari kontestasi yang berpotensi memecah belah.

Dari proses itulah kemudian muncul nama Isfan Fajar Satryo. Putra dari Try Sutrisno ini jadi kandidat hasil penjaringan. Tapi jangan salah, ini bukan soal dinasti. Rully bilang, Pak Try sendiri tak pernah mendorong anaknya untuk terjun ke politik. Bahkan cenderung menghindari pembicaraan soal itu.

Isfan maju setelah melalui diskusi panjang dan refleksi pribadi, paham akan kondisi bangsa dan partai. Prosesnya hampir 7-8 tahun, bukan instan. Dan yang menarik, ia pun enggan disebut ketua umum. Ia lebih suka dipanggil ‘manajer’.

Latar belakang Isfan dinilai cocok dengan tantangan ke depan: berlatar sipil, besar di keluarga TNI, punya pengalaman di dunia usaha dan organisasi, serta jejaring yang luas. PKP juga sadar, peta pemilih sekarang didominasi milenial dan Gen Z lebih dari 60 persen.

“Mereka butuh pemimpin yang rasional, dan punya empati sosial,” kata Rully.

Ke depan, struktur partai juga akan dibangun dengan semangat berbeda. Bukan lagi soal loyalitas buta pada pimpinan, tapi menumbuhkan rasa memiliki bersama.

“Bukan hormat berlebihan pada ketua, tapi rasa bertanggung jawab terhadap keputusannya,” jelasnya.

Kader diharapkan jadi subjek yang ikut memikul tanggung jawab moral, bukan sekadar pekerja politik. Rully menambahkan dengan nada serius, “Kalau rakyat kuat, negara tenang. Kalau elite nikmat, rakyat runtuh, konflik pasti datang.”

Pada akhirnya, Munas PKP 2026 ini lebih dari sekadar agenda organisasi. Ini adalah pernyataan sikap. Sebuah upaya untuk menempatkan politik kembali pada jalan etik, dengan harapan keadilan dan persatuan bisa diwujudkan secara riil. Sekarang, tinggal menunggu eksekusinya.