Kritik Pedagang Telur Picu Gubernur Jabar Wajibkan Transparansi Anggaran di Medsos

"Maka, pembangunan yang berkeadilan hanya bisa terwujud jika dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel," imbuhnya.

Langkahnya tak berhenti di situ. Setiap instansi juga diwajibkan mengunggah laporan kinerja bulanan ke media sosial. Tujuannya jelas: memberi ruang bagi rakyat untuk menilai. Apakah pemimpin di daerahnya benar-benar bekerja atau hanya omong kosong.

Sebelum surat edaran itu resmi terbit, Dedi sudah lebih dulu memberi peringatan keras. Ia meminta semua pejabat di bawahnya untuk membuka diri terhadap kritik. Intimidasi, ancaman, itu sama sekali tidak dibenarkan.

"Jangan pernah melakukan intimidasi atau pengancaman dalam dunia yang sudah terbuka," ujar Dedi lewat akun Instagramnya.

"Kalau ada warga yang menceritakan jeleknya pembangunan, terima dengan lapang dada," tandasnya.

Peringatan itu jelas bukan tanpa alasan. Kasus Holis si pedagang telur adalah contoh nyata yang, sayangnya, masih terjadi. Sekarang, tinggal menunggu apakah janji transparansi ini betul-betul dijalankan, atau hanya akan jadi wacana lagi.