Banjir Rendam Ribuan Hektar Sawah, Klaim Asuransi Tani Tembus Rp 9,4 Miliar

Jakarta – Banjir yang merendam sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, seperti Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan, tentu saja membuat resah. Bagi petani, ini bukan sekadar genangan air. Ada ancaman nyata gagal panen dan musim tanam yang kacau. Nah, dalam situasi seperti inilah program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mulai bergerak.

Data yang ada menunjukkan, klaim untuk lahan terdampak seluas lebih dari 1.570 hektar telah diajukan. Nilainya? Mencapai Rp 9,44 miliar. Angka yang tidak kecil, dan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak yang terjadi di sentra-sentra padi tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersikeras, negara punya tanggung jawab besar di sini.

“Kita tidak boleh tinggal diam membiarkan petani menanggung sendiri kerugian akibat banjir atau perubahan iklim,” tegasnya. “AUTP ini adalah jaring pengaman. Tujuannya agar mereka punya modal untuk bangkit, menanam lagi, dan produksi kita tetap terjaga. Ini komitmen konkret untuk keberlanjutan pangan nasional.”

Di sisi lain, Andi Nur Alam Syah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, membeberkan dasar hukum dari langkah ini. Ia merujuk pada UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Aturan itu, jelasnya, mewajibkan negara melindungi petani dari bencana alam dan gangguan iklim.

“Intinya, pemerintah hadir lewat kebijakan mitigasi risiko. Petani tidak boleh sendirian menanggung beban ini,” ujarnya dalam penjelasan di Jakarta, Selasa (24/2).

Ia menambahkan, pelaksanaan AUTP adalah kerja barengan. Pemerintah pusat dan daerah punya perannya masing-masing, mulai dari sosialisasi hingga yang paling krusial: alokasi dana premi. Dukungan anggaran ini bisa berasal dari APBN maupun APBD, sebuah ketentuan yang diperkuat lewat Permentan Nomor 36 Tahun 2025.

“Untuk tahun 2026, alhamdulillah sudah ada 13 provinsi yang mengalokasikan bantuan premi lewat APBD mereka,” tambah Andi.

Langkah-langkah ini bukan sekadar prosedur administratif. Ini adalah strategi. Di tengah cuaca yang makin tak menentu dan ancaman bencana hidrometeorologi yang meningkat, menjaga stabilitas produksi padi adalah keharusan. Dengan skema perlindungan yang terstruktur dan dukungan dari berbagai level pemerintahan, harapannya petani yang terdampak bisa segera bangkit. Mereka bisa kembali mengolah sawah, dan rantai pasokan pangan kita tetap berdenyut.