Indonesia dan 12 Negara Kecam Serangan Israel ke Kapal Bantuan Kemanusiaan Gaza

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama 12 negara sahabat melontarkan kecaman keras terhadap serangan Israel yang menargetkan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Global Sumud Flotilla. Aksi militer tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam keselamatan ratusan aktivis pembela Palestina yang berada di dalam kapal.

Adapun belasan negara yang turut menandatangani pernyataan bersama itu meliputi Türkiye, Brasil, Yordania, Mauritania, Pakistan, Spanyol, Malaysia, Bangladesh, Kolombia, Maladewa, Afrika Selatan, dan Libya. Mereka bersatu dalam satu suara untuk mengecam tindakan Israel yang dinilai sebagai agresi terhadap misi kemanusiaan yang bersifat damai.

"Mengecam sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla, sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan menarik perhatian masyarakat internasional terhadap bencana kemanusiaan di Gaza," demikian bunyi pernyataan resmi Kemlu RI yang diterima pada Kamis, 7 Mei 2026.

Dalam pernyataan yang sama, Kemlu RI menegaskan bahwa serangan terhadap kapal tersebut merupakan tindakan yang tidak sah. Lebih dari itu, Israel dinilai telah secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

"Serangan Israel terhadap kapal-kapal tersebut serta penahanan secara tidak sah terhadap para aktivis kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional," tegas pernyataan tersebut.

Di sisi lain, belasan menteri luar negeri itu juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas keselamatan para aktivis sipil yang kini ditahan. Mereka mendesak otoritas Israel untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan pembebasan seluruh aktivis tanpa syarat.

"Para Menteri menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban moral dan hukum mereka dalam menegakkan hukum internasional, melindungi warga sipil, serta memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran tersebut," demikian bunyi seruan yang disampaikan dalam pernyataan bersama itu.