Wakil Ketua MPR: Kenaikan BBM Nonsubsidi Konsekuensi Pasar Global, Bukan Kebijakan Sepihak

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, memicu respons dari kalangan legislatif. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar energi global yang tidak dapat dihindari.

Menurut Eddy, fenomena ini tidak hanya terjadi pada Pertamina, melainkan juga terlihat di SPBU swasta. Hal itu menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan gejala pasar yang berlaku secara umum, bukan hasil dari kebijakan sepihak pemerintah. “Kenaikan terjadi pada jenis BBM yang memang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mampu. Ini adalah konsekuensi dari kenaikan energi global dunia yang berdampak pada harga BBM non-subsidi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Ia menambahkan bahwa fluktuasi harga minyak mentah dunia telah lama menjadi faktor pemicu perubahan harga BBM nonsubsidi secara berkala, bahkan jauh sebelum konflik geopolitik di Timur Tengah meletus. “Jangan lupa, bahwa kenaikan harga BBM non subsidi selalu terjadi secara berkala ketika adanya fluktuasi harga minyak mentah, bahkan sebelum meletusnya perang di Timur Tengah,” kata Eddy.

Di tengah tekanan global tersebut, Eddy menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga dan keberlanjutan fiskal negara. “Kita harus menjaga keseimbangan. Di satu sisi, kita ingin harga tetap terjangkau. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan APBN tetap sehat dan sektor energi nasional tetap berkelanjutan,” lanjutnya.

Sementara itu, Eddy menyoroti langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai tetap berupaya melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui kebijakan BBM subsidi yang harganya dijaga tetap stabil. “Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak global. Komitmen ini sudah beliau tegaskan di berbagai kesempatan untuk tetap menjaga harga BBM subsidi terjangkau bagi masyarakat kelompok rentan,” ujar doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.

Lebih jauh, Eddy mendorong agar momentum kenaikan harga energi ini dijadikan sebagai titik tolak untuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global. “Ketergantungan terhadap energi fosil membuat kita rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” jelasnya.

Ia mengapresiasi respons Presiden Prabowo yang dinilai telah menunjukkan komitmen melalui rencana percepatan pengembangan energi terbarukan. “Presiden Prabowo sudah merespons dengan komitmen mempercepat pengembangan energi terbarukan dengan berbagai rencana kebijakan. Percepatan elektrifikasi di sektor transportasi dan pengembangan biofuel sebagai campuran BBM adalah arah yang tepat untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan kita terhadap impor energi,” pungkas Eddy.