Habib Umar Beri Sinyal ke Prabowo: Hentikan Lahirkan Aturan Banci

Habib Umar Alhamid Ingatkan Pemerintahan Prabowo: Hindari UU dan Kebijakan "Banci"

JAKARTA – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, memberikan peringatan keras kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto. Ia meminta agar pemerintah tidak melahirkan undang-undang atau kebijakan yang bersifat "banci" istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan aturan yang ambigu, tidak tegas, atau gamang dalam mengambil sikap.

Menurut Habib Umar, Indonesia membutuhkan kepastian hukum dan keberanian politik. Di tengah situasi global yang tidak mudah, seluruh fondasi regulasi harus kokoh dan visioner. Peraturan di bidang ekonomi, hukum, hingga politik harus dirumuskan secara jelas, tidak setengah-setengah, dan tidak membingungkan publik maupun pelaku usaha.

"Keputusan dan UU di bidang ekonomi, hukum, politik, sebaiknya jangan ada lagi yang menggunakan pasal 'banci'," tegas Habib Umar kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

Ia melanjutkan, pemerintah harus memastikan setiap aturan dibuat dengan keberanian melindungi rakyat dan menegakkan keadilan.

Pesan ini disampaikannya sebagai bentuk dukungan konstruktif Gentari terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun dukungan itu disertai harapan besar. Prabowo dinilai memimpin di momentum yang penuh tantangan, sehingga seluruh kebijakan negara harus punya arah yang jelas, keberpihakan nyata, dan tidak ragu mengambil sikap.

Di sisi lain, Habib Umar mengingatkan bahwa UU dan kebijakan yang tidak tegas hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampaknya bisa jauh: mengusir investor, melemahkan institusi negara, dan menghambat perubahan. Karena itu, ia meminta pemerintah menghindari model kebijakan yang terlalu kompromistis atau justru bertolak belakang dengan visi pembangunan nasional.

Ia juga menyoroti situasi internasional yang kian tidak stabil. Indonesia, katanya, butuh pemimpin yang mampu berdiri tegak di tengah gejolak geopolitik, volatilitas ekonomi, dan persaingan negara-negara besar.

"Prabowo harus jadi ksatria di tengah situasi global. Bangsa ini butuh ketegasan sikap, bukan keraguan, apalagi abu-abu," ujarnya.

Posisi Indonesia sebagai negara besar tidak boleh hanya jadi penonton. Pemerintahan Prabowo harus berani mengambil peran strategis dan menjaga marwah Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

Selain soal kebijakan, Habib Umar menekankan pentingnya pola komunikasi yang sehat antara presiden dan kabinet. Prabowo perlu membuka ruang lebih besar bagi para menteri untuk menyampaikan analisis, masukan, bahkan kritik internal yang konstruktif.

"Prabowo harus sering mendapat masukan dari anggota kabinet. Presiden perlu mendengar suara dari para pembantunya agar kebijakan yang lahir benar-benar matang dan kuat secara teknokratis maupun politis," tuturnya.

Pemerintahan yang kuat, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpinnya, tapi juga bagaimana mekanisme checks and balances internal dijalankan melalui dialog dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai bentuk dukungan, Gentari menyatakan kesiapannya memberikan rekomendasi strategis, riset kebijakan, dan penguatan gerakan masyarakat agar arah pembangunan nasional tetap sesuai kepentingan bangsa.

"Kami Gentari siap memberikan dukungan dan solusi untuk pemerintahan Prabowo. Bukan hanya kritik, tapi kontribusi nyata berupa masukan dan gerakan sosial," jelas Habib Umar.

Ia menegaskan organisasinya akan terus mengawal pemerintahan dengan pendekatan moral, intelektual, dan kebangsaan. Prabowo diharapkan memimpin dengan keberanian moral dan ketegasan politik, agar Indonesia tidak tersandera oleh kepentingan sempit atau tekanan politik jangka pendek.

Di akhir pesannya, Habib Umar kembali menegaskan poin utamanya.

"Sekali lagi saya ingatkan jangan ada kebijakan 'banci'. Negara ini butuh ketegasan, dan keberanian seorang kesatria. Dan saya yakin Prabowo adalah Satria piningit yang diharapkan rakyat Indonesia selama ini," katanya. (Ys)