Menteri Tito Perintahkan BNPP Percepat Program Renovasi 15.000 Rumah di Perbatasan

Di kantornya yang ramai di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat penting. Selasa lalu, ia yang juga menjabat Kepala BNPP itu duduk bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman beserta jajarannya. Agenda utamanya? Membahas persiapan program perumahan di daerah perbatasan, sebuah isu yang selalu mendesak.

Dalam arahannya, Tito menekankan satu hal. Ia meminta timnya serius menangkap peluang dari program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusung Kementerian PUPR. Program itu sendiri menyasar wilayah perbatasan dengan target cukup ambisius: memperbaiki 15.000 unit rumah.

"Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000," ujar Tito.

"Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima media.

Namun begitu, pekerjaan rumahnya tidak sederhana. Tito lantas memberi tugas konkret. BNPP harus segera memetakan daerah perbatasan mana saja yang paling layak jadi lokasi program. Mereka juga perlu menentukan berapa unit yang akan dibangun di tiap wilayah, sebuah pekerjaan yang butuh ketelitian ekstra.

Untuk data penerima manfaat, Tito punya saran. Ia mengimbau BNPP berkoordinasi langsung dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, BPS sudah punya data sosial-ekonomi yang komprehensif, termasuk soal rumah tangga yang tinggal di kondisi memprihatinkan.

"Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," tuturnya singkat.

Koordinasi itu diharapkan bisa memastikan bantuan tepat sasaran, tidak melenceng ke yang tidak berhak.

Di sisi lain, Tito melihat program ini bukan cuma soal atap dan dinding. Ia meyakini renovasi RTLH punya dampak yang lebih dalam. Selain meningkatkan kesejahteraan, program ini bisa memperkuat rasa nasionalisme warga perbatasan. Baginya, mereka adalah garda terdepan kedaulatan negara.

"Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan," pungkas mantan Kapolri itu, menutup pembicaraan.