Anggota DPR Ingatkan Ulang Ancaman Kolaps BPJS Kesehatan pada 2026

"Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik."

Ia pun mendesak Dirut BPJS untuk membuka data reaktivasi peserta, mencakup PBI, mandiri, maupun yang dibiayai pemda. Soal yang terakhir ini rupanya sedang runyam. Menurut Charles, pagi itu ia dan beberapa koleganya sempat bertemu sejumlah bupati yang mengeluh.

"Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan iuran untuk PBPU-Pemda," ungkapnya, menyebut pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pusat sebagai biang keladi. Alhasil, tren kepesertaan aktif di daerah pun terus menurun.

Politisi PDIP itu kemudian menyentil soal prioritas anggaran negara. Ia berhitung, butuh sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar seluruh rakyat Indonesia tercakup aktif. Angka yang menurutnya sangat mungkin diwujudkan.

"Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan," tegas Charles.

Ia berharap laporan soal dampak pemotongan TKD ini bisa sampai ke meja presiden. Sebab, tanpa keselarasan antara kebijakan fiskal pusat dan realitas di akar rumput, target kepesertaan 100 persen hanya akan jadi mimpi.

"Dan yang pasti saya yakin kita semua yang hadir di sini punya keinginan yang sama," tutupnya. "Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama."