Ketua Banggar DPR Soroti Salah Sasaran Subsidi Energi, Desak Reformasi Mendesak

Masalah lain juga ada. Misalnya, rumah tangga yang sudah naik kelas ekonominya tapi masih menggunakan daya 900 VA. Atau praktik pencurian listrik yang masih terjadi di beberapa daerah.

Perubahan Arah Kebijakan

Pemerintah perlu segera mengubah arah kebijakan subsidi energi. Untuk LPG, sebaiknya difokuskan pada 40% penduduk berpendapatan rendah, atau sampai desil 6 saja. Kelompok ini mencakup pelaku usaha mikro, nelayan kecil, buruh tani, dan petani gurem.

Bagaimana caranya menjangkau mereka? Pertama, pastikan data penerima akurat. Kedua, bisa pertimbangkan sistem biometrik.

India punya contoh bagus dengan sistem Aadhaar. Identitas biometrik itu terhubung ke rekening bank, dan subsidi diberikan bukan tunai, tapi lewat transaksi pembelian LPG yang diverifikasi biometrik. Sistem ini sulit dimanipulasi.

Memang butuh usaha besar di awal. Tapi sistem seperti ini akan mempermudah kerja pemerintah ke depannya, sekaligus membangun basis data digital yang solid. Kalau India bisa, seharusnya kita juga bisa.

Dengan skema tertutup seperti itu, harga LPG 3 kg di pasar bisa disesuaikan dengan harga keekonomian, bukan harga subsidi lagi. Beban anggaran pun berkurang. Untuk subsidi solar dan pertalite, pendataan berbasis barcode lewat MyPertamina perlu divalidasi ulang. Pertamina harus cek silang dengan data kepemilikan kendaraan di kepolisian.

Subsidi BBM sebaiknya diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat pertanian petani, dan sepeda motor milik pelaku UMKM. Kendaraan roda empat seharusnya dilarang pakai solar subsidi atau pertalite, kecuali yang niaga berpelat kuning untuk distribusi barang terutama pangan guna jaga stabilitas harga.

Subsidi listrik juga butuh validasi ulang oleh PLN lewat integrasi data. Rumah tangga yang ekonominya sudah membaik harus keluar dari daftar penerima subsidi. Sebaliknya, yang turun kondisinya harus bisa masuk.

PLN juga bisa kembangkan program kompor listrik bertahap untuk rumah tangga miskin. Jadi mereka punya alternatif selain LPG subsidi. Sementara, untuk kelompok desil 7 ke atas, beban kompensasi listriknya bisa dikurangi.

Intinya, reformasi kebijakan subsidi energi ini harus segera dimulai. Kita tidak pernah tahu kapan konflik global akan berakhir. Dengan memulai reformasi lebih awal, pemerintah akan punya ruang fiskal yang lebih kuat untuk menghadapi guncangan minyak di masa depan.

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR