Pemerintah Bekukan Harga Pertalite dan Biosolar hingga Akhir 2026

Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tak akan naik hingga akhir 2026. Kabar ini tentu jadi angin segar buat banyak orang, terutama di Sulawesi dan daerah lain yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi. Intinya, pemerintah ingin rakyat punya kepastian soal energi yang terjangkau.

Pengumuman resmi ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin lalu. Sebenarnya, keputusan untuk membekukan harga itu sudah disepakati dengan Pertamina sejak akhir Maret.

“Kami ambil keputusan ini setelah melihat proyeksi ekonomi makro. Asumsinya, harga minyak mentah kita atau ICP rata-rata tak lebih dari 97 dolar AS per barel dalam setahun,” jelas Airlangga.

Namun begitu, situasi di luar negeri ternyata berbeda sama sekali. Gejolak geopolitik global mendorong harga energi non-subsidi melambung tinggi di mana-mana. Ambil contoh avtur, bahan bakar pesawat. Di Thailand harganya sudah tembus Rp 29.518 per liter. Filipina juga tak kalah tinggi, sekitar Rp 25.326.

Di dalam negeri, efeknya terasa. Per 1 April lalu, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta melonjak drastis jadi Rp 23.551 per liter. Padahal sebelumnya cuma Rp 13.656. Lonjakan yang sangat signifikan.

Ini masalah besar buat maskapai. Bayangkan, avtur bisa menghabiskan 40% dari total biaya operasional mereka. Tekanannya luar biasa.

Nah, untuk mengatasi ini, pemerintah punya sejumlah langkah. Tujuannya ganda: menjaga industri penerbangan tetap hidup, sekaligus memastikan tiket pesawat nggak melambung terlalu tinggi buat masyarakat biasa.

“Kami akan naikkan fuel surcharge jadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeller. Sebelumnya beda-beda, 10% untuk jet dan 25% untuk propeller,” terang Airlangga.

“Tapi, kami juga jaga supaya kenaikan harga tiket domestik tetap terjangkau. Kisarannya di angka 9 sampai 13 persen saja.”

Dukungan Lebih Lanjut untuk Penerbangan

Dukungan pemerintah nggak cuma sampai di situ. Ada juga insentif PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen khusus untuk tiket kelas ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini butuh anggaran yang nggak sedikit, sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya.

Kombinasi kenaikan fuel surcharge dan insentif PPN ini rencananya berlaku untuk dua bulan ke depan. Nanti akan dilihat lagi hasilnya. Selain itu, pemerintah mendorong Pertamina untuk memberi kelonggaran cara bayar ke maskapai, lewat skema bisnis antar perusahaan.

Dari sisi industri, ada juga terobosan. Bea masuk untuk suku cadang pesawat impor diturunkan jadi nol persen. Tahun lalu, bea masuk ini mencapai Rp 500 miliar, jadi pemotongan ini diharapkan bisa meringankan beban maskapai.

Langkah ini punya efek berantai yang positif. Industri perawatan dan perbaikan pesawat (MRO) dalam negeri bisa ikut bangkit. Potensi ekonominya besar, bisa mencapai 700 juta dolar AS per tahun dan mendongkrak PDB hingga 1,49 miliar dolar AS. Yang lebih menggembirakan, diperkirakan akan tercipta ribuan lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung.

Semua kebijakan ini akan segera dituangkan dalam peraturan menteri keuangan dan perhubungan.

“Intinya, ini adalah bentuk dukungan kami untuk keberlanjutan industri penerbangan dan energi,” pungkas Airlangga.

“Kami harap masyarakat dan pelaku usaha bisa tetap produktif dan mendukung langkah-langkah ini.”

Konferensi pers itu juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi, seperti Menhub Dudy Purwagandhi dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta para pejabat eselon I dari kementerian terkait.