Reformasi Ekspor Komoditas Dinilai Perkuat Likuiditas Valas, Namun Perbankan Waspadai Risiko Eksekusi

Reformasi tata kelola ekspor komoditas strategis yang tengah disiapkan pemerintah dinilai berpotensi memperkuat likuiditas valuta asing domestik dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, di balik prospek jangka panjang yang konstruktif tersebut, sektor perbankan tetap dihadapkan pada sejumlah risiko eksekusi yang perlu dicermati secara saksama.

Analis Sucor Sekuritas, Edward Lowis dan Karen Chow, dalam riset yang terbit pada 26 Mei 2026, menilai aturan baru ekspor komoditas dan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) merupakan perubahan besar dalam pengelolaan ekspor komoditas Indonesia. Melalui kebijakan ini, ekspor sejumlah komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, hingga ferroalloy akan dipusatkan melalui satu BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Di sisi lain, skema DHE SDA diarahkan untuk meningkatkan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

“Dalam jangka panjang, arah kebijakan ini konstruktif karena pengawasan yang lebih kuat terhadap ekspor komoditas strategis berpotensi meningkatkan penempatan (retensi) devisa hasil ekspor di dalam negeri, memperdalam likuiditas dolar AS domestik, serta menopang stabilitas rupiah,” tulis Edward dan Karen dalam risetnya.

Sucor menilai bank-bank Himbara, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), berpotensi menjadi penerima manfaat utama dari meningkatnya arus DHE. Peluang tersebut datang dari bisnis transaction banking, trade finance, cash management, hingga aktivitas treasury. Meski demikian, kebijakan ini belum tentu langsung menjadi katalis positif bagi margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan. Sebab, simpanan devisa eksportir berpotensi tetap membutuhkan biaya bunga apabila ditempatkan dalam deposito dolar AS berbunga.

Dari sisi kualitas aset, Sucor belum melihat tekanan langsung terhadap kredit bermasalah. Eksportir komoditas besar dinilai masih memiliki bantalan likuiditas yang cukup kuat untuk menghadapi masa transisi kebijakan. Namun, risiko tetap terbuka apabila proses sentralisasi ekspor memicu hambatan administratif maupun operasional, mulai dari perizinan, dokumentasi, bea cukai, pengiriman barang, hingga proses pembayaran.

Jika gangguan berlangsung berkepanjangan, eksportir komoditas berpotensi mengalami penurunan volume penjualan, pelemahan profitabilitas, dan kenaikan kebutuhan modal kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kredit macet. Sucor juga menyoroti bahwa risiko terbesar justru berada di lapisan kedua (second-layer) ekosistem komoditas. Kontraktor tambang, perusahaan logistik, operator tongkang, pemasok, trader, pabrik kelapa sawit, hingga perkebunan kecil dinilai lebih rentan terhadap keterlambatan pembayaran dari eksportir utama.

“Jika proses ekspor melambat, eksportir besar kemungkinan akan menjaga likuiditas dengan memperpanjang pembayaran kepada pemasok dan kontraktor,” tulis riset tersebut.

Tekanan tersebut dinilai dapat merembet ke kredit komersial dan UMKM, yang tercermin dari meningkatnya penggunaan fasilitas pinjaman, melambatnya perputaran piutang, penurunan kas, hingga kenaikan kredit special mention loan (dalam perhatian khusus) dan loan at risk (LAR).

Di tengah potensi risiko tersebut, Sucor tetap mempertahankan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai pilihan utama di sektor perbankan. BBCA dinilai unggul karena memiliki struktur pendanaan yang kuat, likuiditas solid, dan kualitas aset yang defensif. Sementara BRIS menawarkan pertumbuhan struktural dengan eksposur langsung yang relatif rendah terhadap rantai ekspor komoditas.

Singkatnya, kebijakan ini positif bagi likuiditas dan kebutuhan modal kerja dalam jangka panjang, tetapi tetap sensitif terhadap risiko eksekusi.