Lalu apa alternatifnya?
Imamudin mendorong pemerintah untuk serius menggarap pengembalian aset negara dari kasus korupsi. Potensi ini, katanya, sering luput dari kalkulasi fiskal formal padahal nilainya bisa signifikan untuk situasi darurat.
Di sisi lain, ia mendukung langkah penghematan yang sudah mulai dijalankan, seperti memangkas anggaran perjalanan dinas dan mengetatkan pencairan dana pembangunan. Hanya saja, ke depan, langkah itu harus diperdalam.
“Pemerintah akan lebih ketat lagi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor-sektor yang tidak prioritas adalah langkah yang tidak bisa dihindari,” pungkas Imamudin.
Wacana ini sendiri mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan gajinya dipotong, bahkan memprediksi potongannya bisa sampai 25%. Meski begitu, Purbaya menegaskan, keputusan akhir ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Artikel Terkait
Petugas Damkar Jadi Korban Begal dan Penganiayaan di Gambir
KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dari Kamar Pribadi Wakil Ketua DPRD Jabar
Petugas Damkar Jadi Korban Begal Brutal di Gambir, Motor dan HP Dibawa Kabur
Polresta Sidoarjo Raih Nilai A dari Ombudsman, Dinilai Sangat Baik