Tujuannya sederhana: layanan harus lebih baik. Tepat, cepat, transparan, dan tentu saja akuntabel.
Lalu, dana sebesar ini akan disalurkan ke mana saja? Pemerintah sudah memetakan empat skema utama. Pertama, untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya. Kedua, produksi kegiatan kebudayaan. Ketiga, produksi media. Dan keempat, untuk program-program strategis lainnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian, Bambang Wibawarta, menambahkan poin penting. Program ini mengedepankan prinsip keberpihakan. Anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Soal seleksi, ia menjamin objektivitasnya.
"Ada tim juri profesional yang memang memegang substansi masing-masing. Proses penjurian diharapkan berjalan adil dan transparan," jelas Bambang.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kementerian tak bekerja sendirian. Mereka menggandeng LPDP dan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) sebagai mitra strategis di daerah. Peran mereka krusial: mendampingi para calon penerima manfaat.
Fadli Zon menutup pernyataannya dengan seruan. "Mari kita jadikan program ini sebagai motor penggerak utama bagi pemajuan kebudayaan Indonesia," tutupnya.
Transformasi dari Indonesiana ke IndonesiaRaya memang penuh harapan. Harapan bahwa kebudayaan bisa jadi fondasi pembangunan nasional yang kokoh, sekaligus pendorong daya saing Indonesia di mata dunia.
Penulis: Ridho Dwi Putranto
Editor: Redaktur TVRINews
Artikel Terkait
Lalu Lintas Kereta di Lintas Maswati-Sasaksaat Kembali Normal Usai Longsor
Pria Pacaran 3 Tahun Cekik Wanita hingga Tewas di Sawah Sragen
Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman Capai 4,38 Juta Ton
Trump Pecat Jaksa Agung Pam Bondi, Gantikan dengan Mantan Pengacara Pribadi