Paus Leo XIV Terima Liberty Medal 2026 atas Perjuangan Kebebasan Beragama

Pada musim panas 2026 nanti, tepat di hari jadi ke-250 Amerika Serikat, sebuah penghargaan bergengsi akan diserahkan di Philadelphia. Paus Leo XIV akan menerima Liberty Medal yang ke-38. Alasannya? Kepemimpinan sang Paus dalam mempromosikan kebebasan beragama, kebebasan nurani, dan berekspresi di panggung global. Kabar ini sendiri sudah diumumkan oleh Vatican News awal tahun lalu.

Nama aslinya adalah Robert F. Prevost, lahir di Chicago. Dengan penghargaan ini, ia menjadi pemimpin agama kedua yang mendapatkannya, menyusul Dalai Lama ke-14 yang dihormati pada 2015. Deretan nama penerima sebelumnya memang mengesankan: Malala Yousafzai, Ruth Bader Ginsburg, hingga Volodymyr Zelensky dan John Lewis. Mereka semua adalah ikon perjuangan hak asasi manusia.

Lembaga di balik pemberian medali ini adalah National Constitution Center (NCC), sebuah organisasi nonpartisan yang bermarkas di Philadelphia. Sejak 2006, NCC-lah yang mengelola pemberian Liberty Medal, sebuah tradisi yang sudah berjalan sejak 1988 untuk menghormati para pejuang kebebasan.

Vince Stango, pimpinan NCC, menegaskan pentingnya momen ini. Menurutnya, di tengah dunia yang carut-marut oleh konflik dan polarisasi, penghargaan ini adalah penegasan moral. Fondasi perdamaian global, kata Stango, tak mungkin kokoh tanpa kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk menyatakan pikiran itu.

Memang, kebebasan beragama kerap dipandang sekadar urusan privat. Hak personal untuk percaya atau tidak. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Dimensi sosial dan politiknya sangat luas, dan pada akhirnya menentukan nasib sebuah masyarakat: apakah bisa hidup berdampingan dengan damai, atau malah terjerumus dalam konflik identitas yang tak berujung.

Trend Global yang Mengkhawatirkan

Ini bukan lagi soal wacana. Data berbicara cukup keras. Laporan Pew Research Center pada Maret 2024 menunjukkan tren yang suram. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah negara dengan pembatasan tinggi terhadap agama melonjak dari 40 menjadi lebih dari 50. Bahkan di tahun 2022, angka itu mencapai 59 negara rekor tertinggi sejak pengukuran dimulai. Jelas, kebebasan beragama bukan cuma terancam. Ia sedang mengalami kemunduran yang nyata di tingkat global.

Dalam konteks itulah, penganugerahan kepada Paus Leo XIV punya makna yang lebih dalam. Ini adalah pesan tegas: perdamaian sejati mustahil tanpa kebebasan beragama. Prinsip ini sejalan dengan semangat Dignitatis Humanae dari Konsili Vatikan II, yang menempatkan martabat manusia dan kebebasan mencari kebenaran sebagai hal yang tak terpisahkan.

Penghargaan ini juga menyoroti satu hal yang mendesak: diplomasi moral lintas agama. Di era fragmentasi seperti sekarang, dialog antariman bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan. Sebagai pemimpin spiritual, Paus memainkan peran krusial membangun jembatan upayanya berdialog dengan pemimpin Muslim, Yahudi, dan agama lain membuktikan bahwa perbedaan bisa jadi landasan kerja sama, bukan sumber permusuhan.

Namun begitu, bisa juga dibaca sebagai kritik halus. Sebuah sindiran terhadap gelombang intoleransi global yang makin menjadi. Lihat saja fenomena Islamofobia, antisemitisme, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dunia rupanya belum benar-benar belajar hidup dalam perbedaan. Bahkan di masyarakat demokratis sekalipun, agama sering jadi alat politik untuk kepentingan sesaat.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia, dengan dasar Pancasila-nya, jelas tak kebal dari tantangan ini. Secara konstitusional, jaminannya ada. Tapi praktik di lapangan? Itu cerita lain.

Laporan Setara Institute mencatat kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih terjadi tiap tahun. Mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas, sampai intimidasi terhadap kelompok minoritas. Data-data itu menunjukkan toleransi kita masih sering diuji, dan tak jarang gagal.