Menkeu: Program Makan Bergizi Gratis Bakal Dikurangi Jadi 5 Kali Seminggu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkap rencana penghematan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini datang dari Badan Gizi Nasional sendiri, bukan dari instruksi Kemenkeu. Intinya, mereka sedang mempertimbangkan untuk mengurangi frekuensi penyaluran makanan.

Alih-alih enam kali, program ini kemungkinan akan berjalan lima kali dalam seminggu. Menurut Purbaya, langkah ini murni inisiatif BGN setelah mengevaluasi situasi yang ada.

"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih," kata Purbaya di Jakarta Pusat, Rabu lalu.

"Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini," tegasnya.

Dia meyakini, langkah ini akan memperkuat posisi keuangan negara. "Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup," ucapnya.

Nah, potensi penghematan senilai Rp40 triliun per tahun ini ternyata di luar target efisiensi lain yang sudah digaungkan. Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi pernah menyebut angka Rp80 triliun. Jadi, penghematan akan dilakukan dari dua sisi.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran tak hanya menyasar program MBG. Purbaya menyatakan kebijakan ini akan berlaku merata untuk seluruh kementerian dan lembaga. Mekanismenya, setiap K/L akan diberikan pagu tertentu, lalu mereka yang akan memotong anggarannya sendiri.

"Saya akan buat merata seluruh K/L. Kita akan tentukan dari sini terus dia potong sendiri," jelas Purbaya.

Latar belakang rencana efisiensi ini cukup jelas. Anggaran MBG untuk tahun 2026 melonjak sangat tajam. Data menunjukkan anggarannya membengkak jadi Rp335 triliun naik lebih dari lima kali lipat dari realisasi tahun 2025 yang 'hanya' Rp51,5 triliun.

Berdasarkan UU APBN 2026, dari jumlah fantastis itu, sebagian besarnya sekitar Rp255,5 triliun atau 76 persen dipersiapkan khusus untuk pembelian makanan. Sisanya dialokasikan untuk biaya operasional dan berbagai kebutuhan pendukung program.

Detail teknis rencana pengurangan frekuensi makan ini rencananya akan diumumkan langsung oleh Ketua BGN. Namun, sinyal dari Menkeu sudah sangat kuat: pemerintah serius mencari celah penghematan di tengah anggaran yang membengkak.