Pemerintah Siapkan Kebijakan WFH Satu Hari untuk Hemat BBM

Rencana pemerintah untuk menerapkan kerja dari rumah atau WFH sepertinya sudah di ujung tanduk. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pembahasan kebijakan itu sudah rampung. Hanya tinggal menunggu pengumuman resmi saja.

Tapi, jangan tunggu pengumuman itu darinya. Purbaya dengan jelas menyatakan, yang berhak mengumumkan nanti adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang mengumumkan,” ucap Purbaya di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu lalu.

Di balik keputusan ini, pemerintah punya pertimbangan matang. Mereka tak mau gegabah. Analisis dampak terus digodok, karena di satu sisi, WFH bisa menghemat BBM. Di sisi lain, ada kekhawatiran aktivitas ekonomi justru melemah. Padahal, penerimaan negara sangat bergantung pada geliat ekonomi itu sendiri.

Purbaya menjelaskan, perhitungan yang dilakukan bukan hitungan parsial yang sempit. Pendekatannya lebih holistik.

“Jadi hitungannya nggak satu titik begini aja, nggak partial equilibrium. Kalau ekonomi yang betul, dorong ke sini, sana gerak semua. Itu yang namanya general equilibrium approach. Enggak ada yang hilang dari ekonomi itu,” katanya.

Lalu, kenapa kemungkinan besar diterapkan di hari Jumat? Alasannya sederhana: hari itu jam kerja paling pendek. Dengan begitu, guncangan terhadap produktivitas diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin.

"Di pabrik juga sama kan paling pendek itu, jadi dipilih yang paling sedikit shock-nya ke produktivitas,” tambahnya.

Memang, tujuan utama kebijakan satu hari WFH ini adalah menghemat konsumsi BBM. Estimasi kasar pemerintah, penghematannya bisa mencapai 20% dari konsumsi nasional. Angka itu diungkap Purbaya usai salat Id di lingkungan kantor pajak.

Namun begitu, pemerintah tampaknya enggan memperpanjang durasinya. Khawatirnya, efektivitas kerja malah anjlok kalau terlalu lama.

“Kalau terus-terusan WFH, nanti tidak kerja-kerja. Ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan dengan baik dari rumah,” ujarnya.

Fleksibilitas kerja juga punya sisi gelap. Purbaya menyoroti potensi penyalahgunaan, misalnya karyawan jadi sulit dihubungi saat WFH. Meski diakui, kebijakan ini bisa memberi dampak positif, seperti mendongkrak aktivitas ekonomi lokal dan pariwisata.

Mengenai teknisnya, Menko Airlangga Hartarto memberikan gambaran yang lebih jelas. Kebijakan ini rencananya akan menyasar ASN dan pekerja swasta, tapi dengan pengecualian untuk layanan publik yang harus tetap berjalan.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan. Satu hari saja,” tegas Airlangga.

Jadi, semua sudah siap. Tinggal waktu pelaksanaannya saja yang menunggu momentum tepat, usai Lebaran nanti.