Warga Ampenan Menanti Kepastian Pembangunan Pemecah Gelombang

Dulu, deburan ombak di pesisir Ampenan punya irama yang menenangkan. Bagi warga Mataram, suara itu adalah musik alam, pengiring setia aktivitas nelayan yang berangkat pagi atau pedagang ikan yang sibuk berteriak menawarkan dagangan. Senja di sana selalu ramai. Tapi sekarang? Bunyi ombak itu rasanya berbeda. Bagi mereka yang rumahnya cuma terpaut beberapa meter dari bibir pantai, gelombang yang datang setiap musim barat bukan lagi irama, melainkan alarm bahaya yang terus berdering.

Abrasi. Bukan cuma istilah di buku pelajaran lagi, tapi kenyataan pahit yang menggerogoti kampung halaman mereka sedikit demi sedikit. Air pasang masuk ke halaman, bahkan menghanyutkan bangunan yang terlalu berani berdiri dekat laut. Setiap musim angin barat, kekhawatiran itu datang lagi, lebih besar dari sebelumnya.

Di tengah situasi seperti ini, wacana soal infrastruktur pelindung pantai jadi terasa sangat mendesak. Tanpa penghalang yang memadai, energi gelombang langsung menghantam dan mengikis fondasi kehidupan warga. Bagi mereka, ini bukan lagi soal proyek pemerintah semata, tapi soal rasa aman. Soal bisa tetap tinggal di tanah yang mereka cintai.

Nah, di sinilah konsep riprap susunan batu pemecah gelombang muncul sebagai harapan. Ia dilihat sebagai solusi teknis sekaligus strategi jangka panjang untuk menjaga garis pantai Ampenan yang terus menyusut.

Menjaga Garis yang Terus Mundur

Pada dasarnya, riprap itu susunan batu alam besar yang ditata rapi di sepanjang pantai. Fungsinya sederhana: menyerap dan memecah energi ombak sebelum sampai ke daratan. Untuk wilayah seperti Ampenan yang menghadap langsung ke Selat Lombok dengan arusnya yang terkenal kuat, struktur semacam ini jelas krusial.

Tapi membangunnya nggak bisa asal tumpuk batu. Perlu perhitungan matang. Arah arus, kekuatan gelombang, kontur dasar laut semua harus dipetakan. Salah desain, bukannya menyelesaikan masalah, malah bisa memindahkan abrasi ke titik lain.

Pemerintah Kota Mataram sebenarnya sudah mengusulkan pembangunan pemecah gelombang permanen. Panjang garis pantai kota ini sekitar 9,1 kilometer, jadi wajar kalau anggarannya nggak main-main. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengungkapkan besaran usulannya.

“Usulan kami itu hingga kini masih belum ada kepastian,” kata Widiahning.

Sambil menunggu anggaran besar yang belum jelas itu, pemerintah kota mencoba langkah darurat. Beberapa titik rawan seperti Bintaro dan Mapak diperkuat dengan tanggul sementara, menggunakan dana daerah sekitar Rp1,2 miliar. Ini jelas bukan solusi permanen. Tapi setidaknya memberi waktu bagi warga untuk bertahan.

Kalau dipikir-pikir, investasi untuk pemecah gelombang sebenarnya bisa menghemat uang dalam jangka panjang. Bayangkan kerusakan jalan, rumah, dan fasilitas umum kalau abrasi dibiarkan. Belum lagi ancaman terhadap denyut nadi ekonomi Ampenan: pasar ikan, warung seafood, dan usaha kecil sepanjang pantai yang hidupnya bergantung pada kondisi laut yang bersahabat.

Lebih Dari Sekadar Batu