ESG di Indonesia: Antara Komitmen Nyata dan Kelelahan akan Jargon

Istilah ESG kini bukan lagi bahasa asing di ruang-ruang rapat Jakarta. Dari laporan tahunan hingga presentasi untuk investor, konsep Environmental, Social, and Governance itu terus digaungkan. Tapi, ada pertanyaan yang mulai mengendap di benak banyak orang: apakah kita sebenarnya mulai bosan mendengarnya?

Di Bursa Efek Indonesia, dorongan untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan semakin kuat. Otoritas Jasa Keuangan pun tak ketinggalan, memperketat aturan pelaporan. Perusahaan-perusahaan besar, terutama, ramai-ramai mengumandangkan komitmen net-zero dan dekarbonisasi. Semua terlihat bergerak maju.

Namun begitu, di balik intensitas wacana itu, ada gejala kelelahan yang halus. Istilah "ESG fatigue" sendiri sudah jadi pembahasan serius di negara-negara Barat. Di Indonesia, mungkin belum sampai di titik jenuh total. Tapi coba perhatikan. Kita semakin sering mendengar jargon seperti "Menuju Net Zero 2060" atau "Berkomitmen pada Ekonomi Hijau". Frasa-frasa itu bagus, memang. Tapi jadi bermasalah saat semua perusahaan mengucapkan kata-kata yang nyaris sama persis.

Lalu, di mana pembedanya?

Publik sejatinya tak pernah menolak ide keberlanjutan. Yang membuat mereka lelah adalah janji-janji yang terdengar klise dan diulang-ulang dari satu korporasi ke korporasi lainnya. Pertanyaan sederhana kerap tak terjawab: berapa persen penurunan emisi tahun ini? Investasi hijau yang dialihkan ke mana saja? Standar apa yang benar-benar dipakai?

Di sisi lain, generasi muda di ruang digital tumbuh semakin kritis. Mereka tak hanya membaca klaim, tapi mengecek konsistensinya. Ketika terjadi insiden lingkungan atau masalah ketenagakerjaan di sebuah perusahaan, narasi keberlanjutannya langsung diuji di pengadilan publik.

Pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi "Apakah perusahaan ini punya komitmen?", melainkan "Apakah komitmen itu benar-benar mengubah cara mereka berbisnis?"

Inilah titik refleksi yang penting. Apakah ESG benar-benar kita jalankan sebagai strategi transformasi, atau sekadar jadi bahasa wajib untuk menghias presentasi dan laporan?

Menurut sejumlah pengamat, dalam teori legitimasi, kepercayaan lahir ketika kinerja sesuai dengan harapan sosial. Jika bahasa yang digunakan terlalu megah, sementara buktinya terlalu sedikit, jurang ketidakpercayaan itu akan melebar. Bukan karena publik membenci konsep hijau, tapi mereka ingin melihat arah dan langkah yang konkret.

Indonesia, harus diakui, belum sampai pada fase kejenuhan total. Tapi kita jelas berada di persimpangan. Jika ESG terus dikomunikasikan sebagai slogan indah yang generik, skeptisisme akan tumbuh sebagai bentuk kelelahan yang sunyi.

Sebaliknya, jika prinsip keberlanjutan ini sungguh-sungguh memengaruhi keputusan investasi, tata kelola, dan operasional sehari-hari, barulah ia bisa menjadi fondasi reputasi yang kuat dan tahan lama.

Bagi para pemimpin perusahaan dan praktisi komunikasi, momen ini justru krusial. Keberlanjutan tak bisa lagi hanya jadi urusan divisi CSR atau proyek tahunan belaka.

Ia harus meresap ke dalam keputusan strategis, sistem insentif para manajer, dan indikator kinerja yang terukur. Komunikasi tidak boleh berlari lebih cepat dari kenyataan di lapangan, tapi juga tak boleh ketinggalan dari perubahan yang sudah terjadi.

Jadi, mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukan tentang apakah publik sudah lelah dengan ESG. Tapi apakah kita, sebagai pelaku bisnis, punya nyali untuk menjadikannya bagian dari strategi yang nyata bukan sekadar hiasan kata-kata.

Karena pada akhirnya, keberlanjutan yang sejati lahir dari keputusan yang konsisten. Bahkan ketika keputusan itu berat dan tak populer.

Emmy Kuswandari.
Praktisi strategi komunikasi dan Mahasiswi S2 Komunikasi Korporat di Universitas Paramadina.