China Bantah Tuduhan Kerja Paksa, Kecam Rencana Tarif Impor Tambahan AS

China dengan tegas membantah tuduhan praktik kerja paksa di dalam negerinya dan mengkritik keras rencana Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif impor tambahan yang didasari oleh tuduhan tersebut. Pemerintah Beijing menyatakan bahwa langkah Washington tidak memiliki dasar yang sah dan hanya akan memperburuk ketegangan perdagangan global.

Pekan ini, AS mengumumkan rencana pengenaan tarif impor tambahan hingga 12,5 persen terhadap sekitar 60 negara. Negara-negara tersebut dinilai gagal menangani praktik kerja paksa di wilayah masing-masing. Selain China, sejumlah negara besar lain yang masuk dalam daftar sanksi itu antara lain Uni Eropa, Kanada, Meksiko, India, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

“Kami menentang penggunaan dalih untuk pemberlakuan tarif,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning kepada wartawan di Beijing, Kamis (4/6/2026). Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers rutin yang digelar di ibu kota China.

Mao Ning menambahkan bahwa perang dagang dan kebijakan tarif tidak akan menguntungkan siapa pun. Menurutnya, setiap persoalan ekonomi dan perdagangan semestinya diselesaikan melalui dialog yang setara dan saling menguntungkan. “Masalah ekonomi dan perdagangan harus diselesaikan melalui dialog atas dasar kesetaraan dan timbal balik,” ujarnya.

Ketegangan terbaru ini muncul di tengah hubungan dagang yang masih rapuh antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Produk domestik bruto AS mencapai sekitar 32 triliun dolar AS, sementara China berada di angka 20,8 triliun dolar AS. Kedua negara sebelumnya sempat terlibat dalam perang tarif yang berlangsung sengit, hingga akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata. Sejak saat itu, keduanya sepakat menurunkan bea masuk pada sejumlah barang tertentu demi menstabilkan hubungan bilateral.