Bhima Yudhistira Sebut Nanik S. Deyang Tak Konsisten, Gaji Komisaris Pertamina Lebih Besar

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai mundurnya Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak konsisten karena ia tetap menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Tbk. Menurut Bhima, Nanik enggan mundur dari posisi komisaris karena gaji yang diterima lebih besar dibandingkan saat menjadi Kepala BGN.

Bhima mempertanyakan alasan kesehatan yang dikemukakan Nanik. Ia menilai alasan itu tidak logis karena Nanik telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diangkat sebagai Kepala BGN. "Alasan kesehatan juga tidak logis karena Nanik melewati medical check up sebelum jadi Kepala BGN. (Tidak mundur sebagai Komisaris Pertamina juga tidak logis?) Betul, tidak konsisten," ujarnya saat dihubungi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026).

Bhima menduga Nanik mundur karena tekanan dari Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan, sementara masyarakat menginginkan program tersebut dihentikan sementara setelah kasus korupsi di BGN mencuat. "Nanik mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah. Presiden ingin program terus berjalan, sementara masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu sejak mencuatnya kasus korupsi BGN," jelasnya.

Selain itu, Bhima menyoroti posisi Nanik yang berada di tengah konflik antara Polri dan TNI terkait pengelolaan MBG. Menurutnya, sebagai sipil, Nanik berisiko dikriminalisasi jika terjadi gesekan dengan kedua institusi tersebut. "Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi," tuturnya.

Bhima juga menilai pembenahan tata kelola MBG akan sulit dilakukan karena permasalahan sudah kronis. Anggaran yang besar dan jumlah titik dapur yang mencapai 27 ribu membuat kompleksitas tinggi. "Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan permasalahan MBG sudah kronis dan sulit dibenahi kecuali ada political will dari Prabowo," katanya.