Polemik Rute JLFR di Malioboro Jadi Momentum Benahi Pola Bersepeda Massal

Polemik seputar Jogja Last Friday Ride (JLFR) yang memicu wacana pembatasan rute di kawasan Malioboro dinilai dapat menjadi momentum untuk menyusun pola penyelenggaraan yang lebih baik. Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Arif Wismadi, menilai Yogyakarta bisa belajar dari sejumlah kota di dunia dalam mengelola kegiatan bersepeda massal tanpa menghilangkan ruang bagi pesepeda maupun pengguna jalan lainnya.

Menurut Arif, gerakan bersepeda Critical Mass di San Francisco, Amerika Serikat, dan London, Inggris, juga berkembang sebagai gerakan organik tanpa penyelenggara resmi. Ketika jumlah pesertanya membesar, komunitas dan aparat setempat memilih berkolaborasi mengatur jalannya rombongan agar aktivitas bersepeda tetap berlangsung tanpa menimbulkan kemacetan berkepanjangan.

Sementara di Bogotá, Kolombia, pemerintah rutin menggelar program Ciclovía dengan menyediakan ruang khusus bagi pesepeda melalui penutupan sejumlah ruas jalan pada waktu yang telah dijadwalkan. Menurut Arif, pendekatan kolaboratif seperti itu bisa menjadi referensi bagi Yogyakarta.

“Niat baik untuk mengampanyekan sepeda tidak boleh mengorbankan kenyamanan pengguna jalan lain. Kita harus menyikapi fenomena ini dengan bijak, bukan dengan saling menyalahkan, melainkan dengan mencari formula manajemen kota yang lebih cerdas,” kata Arif, Senin (20/7).

Ia mengusulkan peserta JLFR dibagi ke dalam beberapa kloter kecil agar tidak menumpuk di jalan, rute dipecah berdasarkan wilayah sebelum bertemu di satu titik akhir, serta tiap komunitas menunjuk koordinator untuk membantu menjaga ketertiban rombongan. Selain itu, rute dapat diumumkan lebih awal melalui aplikasi navigasi agar pengguna jalan lain bisa menyesuaikan perjalanan.

Arif menilai langkah pembatasan di kawasan seperti Malioboro dapat dipahami dari sisi manajemen lalu lintas. Namun, kebijakan tersebut akan lebih efektif jika dibarengi alternatif yang tetap mengakomodasi kebutuhan pesepeda. “Jangan cuma dilarang masuk Malioboro, tapi arahkan mereka ke rute lingkar luar kota yang sudah disiapkan skema pengalamannya. Dengan begitu, pesepeda tetap bisa berekspresi, dan Malioboro tetap bisa bernapas,” ujarnya.

Pemkot Pastikan Tak Ada Larangan

Di tengah polemik, Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan tidak akan melarang JLFR melintasi kawasan Malioboro. Pemkot juga telah membuka ruang dialog dengan komunitas pesepeda untuk menyusun pola penyelenggaraan yang lebih baik. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan pemerintah tidak bermaksud membatasi aktivitas bersepeda. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh pengguna jalan pesepeda, pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan bermotor dapat beraktivitas dengan nyaman.

“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan mengatur agar semua pengguna jalan dapat sama-sama merasa nyaman,” kata Hasto kepada awak media, Senin (20/7). Ia menambahkan, Kota Yogyakarta tetap menerima aktivitas bersepeda. Yang tengah disiapkan adalah pola pengaturan secara kolaboratif agar seluruh pihak dapat menikmati ruang publik bersama. “Kota Yogyakarta menerima pesepeda, kita ingin semua merasa disambut dan bisa menikmati kota ini bersama-sama,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengatakan pihaknya siap berdialog dengan pegiat sepeda untuk mencari pola penyelenggaraan JLFR yang lebih baik. “Kita bisa ketemu, bisa ngobrol bagaimana agar nantinya aktivitas itu menjadi lebih baik bagi pesepeda maupun masyarakat,” kata Agus. Ia mengakui komunikasi dengan JLFR belum mudah dilakukan karena kegiatan tersebut tidak memiliki organisasi maupun koordinator resmi. Meski demikian, pihaknya berharap dialog dapat segera terwujud untuk mencari titik temu. Agus menambahkan, Pemkot tetap mendukung aktivitas bersepeda. Saat ini Kota Yogyakarta memiliki 65 ruas jalan yang dilengkapi jalur sepeda, 152 road traffic sign (RTS), serta 421 rambu pendukung keselamatan pesepeda.

Komunitas Sambut Dialog

Salah satu pegiat sepeda di Jogja, Faksi Pahlevi, menyambut baik rencana dialog tersebut. Menurutnya, komunitas pesepeda terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah selama tidak berujung pada pembatasan aktivitas bersepeda maupun penghilangan Malioboro dari rute JLFR. “Yang penting tidak ada pembatasan bersepeda di Jogja. Karena itu salah satu bagian identitas Jogja yang tidak bisa kita lepaskan,” kata Faksi, Selasa (21/7).

Menurutnya, Malioboro bukan sekadar ruas jalan, tetapi memiliki nilai historis sebagai salah satu tempat berkembangnya komunitas sepeda di Yogyakarta. “Rute tetap yang dibutuhkan kan rute ikonik. Ya Malioboro lah. Mana lagi? Terbentuknya komunitas sepeda Jogja itu kan di Jalan Malioboro itu sendiri,” ujarnya. Selain memiliki nilai historis, Faksi mengatakan JLFR juga menjadi daya tarik bagi pesepeda dari berbagai daerah untuk datang ke Yogyakarta. Ia juga mengusulkan agar Pemkot memanfaatkan kanal komunikasi resminya untuk menginformasikan pelaksanaan JLFR kepada masyarakat sebelum kegiatan berlangsung sehingga pengguna jalan dapat menyesuaikan perjalanan.